Jakarta – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong penguatan kesiapsiagaan bencana dengan menyiapkan penyempurnaan aplikasi data kebencanaan terintegrasi SAPILIN. Langkah itu dibawa langsung Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Arry Yuswandi saat berkonsultasi dengan Kementerian Sosial RI, Kamis (24/09/2026).
Dalam pertemuan di Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI tersebut, Arry diterima Dirjen Linjamsos Prof. Dr. Agus Zainal Arifin, S.Kom, M.Kom bersama sejumlah anggota tim kerja di lingkungan direktorat itu. Turut mendampingi Sekda, pejabat dari Dinas Sosial dan BPBD Sumbar.
Arry menjelaskan, koordinasi itu sekaligus menjadi ruang untuk meminta dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan SAPILIN, sistem yang disiapkan sebagai penguat data dan penanganan bencana di daerah. Menurut dia, pembahasan juga menyinggung kebutuhan Sumbar akan dukungan yang berkelanjutan dalam berbagai program kesiapsiagaan dan penanggulangan.
Ia menegaskan, Sumbar memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana. Karena itu, provinsi tersebut kerap disebut sebagai daerah “supermarket bencana”. Meski sudah memiliki dasbor data kebencanaan terintegrasi, Arry menilai sistem itu masih perlu dikembangkan melalui aplikasi yang lebih lengkap dan terhubung.
“Dalam pertemuan ini, kami berkoordinasi dan berkonsultasi seputar kesiapsiagaan dan penanggulangan kebencanaan, sekaligus mengajukan permintaan dukungan atas penyempurnaan aplikasi Sistem Penanggulangan Bencana Terintegrasi atau SAPILIN,” ujar Arry.
Ia menambahkan, dukungan Kemensos yang dibutuhkan Sumbar mencakup sejumlah aspek. Di antaranya pengungsian dan pemenuhan kebutuhan dasar, pembentukan serta penguatan Kampung Siaga Bencana, penyediaan dan distribusi logistik bencana, pemberdayaan Tagana, pemberian uang duka bagi keluarga terdampak, hingga bantuan untuk pemulihan ekonomi keluarga korban bencana.
Arry juga menyampaikan respons positif dari pihak Kemensos. Menurut dia, Dirjen Linjamsos menekankan pentingnya peta rawan bencana dalam perencanaan pembangunan, termasuk keharusan memperhatikan wilayah aman atau zona hijau.
“Beliau juga menyatakan dukungan dan komitmen untuk membantu penanggulangan bencana sesuai ketentuan yang berlaku, serta bersedia menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam rangka kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana,” kata Arry.
