JAKARTA, Gonesia.com – Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan menyatakan sikap skeptis terhadap rencana penerbitan obligasi daerah yang diwacanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai bahwa ibu kota tidak memiliki urgensi untuk menempuh instrumen utang tersebut mengingat kapasitas fiskal yang dimiliki saat ini dinilai sudah sangat mencukupi.
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah pusat harus bersikap sangat selektif dan berhati-hati dalam memberikan izin kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi guna menghindari risiko gagal bayar di masa depan.
Ia menyampaikan pandangan tersebut saat menghadiri acara ‘Sarasehan 100 Ekonom Indonesia’ di Jakarta, Kamis (3/9).
“Saya belum tahu daerah mana yang akan mengeluarkan, mungkin yang paling depan Jakarta katanya mau ngeluarin. Tapi Jakarta enggak perlu juga ngeluarin bonds, uangnya kebanyakan,” ujar Purbaya dalam forum tersebut.
Purbaya menyoroti potensi bahaya sistemik jika pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban utang mereka.
Ia merujuk pada pengalaman negara-negara Amerika Latin yang sempat mengalami guncangan ekonomi akibat beban utang daerah yang akhirnya harus ditanggung oleh pemerintah pusat.
“Kami mesti hati-hati dalam policy memperbolehkan daerah menerbitkan bonds apa enggak. Kalau enggak hati-hati kita seperti Brasil atau Argentina waktu itu, Brasil kalau enggak salah, ketika daerahnya enggak bisa bayar akhirnya yang bayar pusat juga akhirnya goncang semua perekonomiannya,” lanjutnya.
Sebagai solusi alternatif, pemerintah pusat telah menyediakan skema pembiayaan infrastruktur melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
PT SMI merupakan badan usaha milik negara di bawah koordinasi Kementerian Keuangan yang berfungsi sebagai lembaga keuangan bukan bank untuk membiayai proyek-proyek strategis daerah.
“Untuk memberi jalan keluar kepada daerah yang ingin membangun infrastruktur betul, kami menyediakan dana lewat PT SMI. Jadi daerah bisa pinjam ke PT SMI selama berapa tahun,” jelasnya.
Skema pinjaman tersebut dirancang untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan secara produktif untuk pembangunan fisik.
Pemerintah pusat juga menerapkan mekanisme pengamanan pembayaran untuk memitigasi risiko kredit.
“Bayaran untuk bangun infrastruktur yang betul ya. Nanti bayarannya dipotong dari sebagian DBH atau utang pemerintah ke daerah, sehingga yang terjadi adalah uang ke daerah disalurkan tapi betul-betul jadi barangnya,” tambah dia.
Ia juga menekankan bahwa PT SMI memiliki standar profesionalisme yang tinggi dalam menilai kelayakan sebuah proyek sebelum memberikan pendanaan.
“Karena kita tahu PT SMI cukup profesional, dia menilai dengan teliti, dia profesional swasta lah kira-kira menilai dengan teliti proyek-proyek yang dia jalankan,” ungkapnya.
Pemerintah pusat berharap dengan pendekatan ini, kebutuhan pembangunan daerah tetap terpenuhi tanpa harus membebani neraca keuangan dengan instrumen obligasi yang berisiko tinggi.
“Jadi itu kita harapkan dengan approach seperti itu daerah tidak kekurangan dana untuk membangun infrastruktur di daerah,” tutur Purbaya.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diketahui tengah mematangkan rencana penerbitan obligasi daerah dengan target nilai mencapai Rp 5,2 triliun.
Rencana tersebut ditargetkan terealisasi pada Juni 2027 mendatang bertepatan dengan momentum peringatan hari jadi kota Jakarta ke-500.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya telah menyatakan keyakinannya bahwa kapasitas fiskal Jakarta jauh melampaui kebutuhan dana tersebut, bahkan hingga mencapai Rp 20 triliun.
Dana tersebut direncanakan untuk mendukung sektor-sektor krusial seperti transportasi publik, pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga penanggulangan banjir.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahkan telah menjalin kerja sama dengan Bank Dunia untuk mendapatkan pendampingan teknis dalam penyusunan skema obligasi tersebut.
Pihak Bank Dunia, melalui Vice President Strategy and Operations Support, Elena Bourganskaia, sempat memberikan apresiasi terhadap kekuatan fiskal Jakarta.
“Kami bisa membantu dengan penyusunan, kami bisa membantu dengan nasihat. Saya pikir ini akan menjadi sinyal yang bagus bagi Jakarta, dan juga sinyal yang bagus bagi Indonesia,” ujar Elena dalam pernyataan sebelumnya.
