Jakarta – Badan Pengelola (BP) BUMN tengah mengarahkan transformasi perusahaan pelat merah ke strategi integrasi dan konsolidasi untuk mendukung kemandirian ekonomi nasional.
Langkah ini disebut menjadi bagian penting dalam memperkuat fondasi pembangunan di sejumlah sektor prioritas.
Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menyampaikan hal itu dalam Sarasehan Kebangsaan Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026, Jumat (27/6/2026).
Ia menjelaskan, tata kelola BUMN kini bergerak dari pola yang sebelumnya terpecah menjadi sistem yang lebih terkonsolidasi dan berorientasi pada penciptaan nilai.
Menurut Dony, perubahan tersebut disiapkan untuk menopang empat pilar pembangunan pemerintah, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, pengembangan sumber daya manusia unggul, dan kemandirian ekonomi.
Di sisi lain, perampingan korporasi juga diyakini dapat menekan biaya operasional secara signifikan.
“Langkah ini bisa menghasilkan penghematan sampai Rp50 triliun per tahun,” kata Dony. Ia menambahkan, efisiensi itu akan datang dari hilangnya transaksi berlapis di antara perusahaan induk, anak usaha, hingga unit bisnis.
Dony menegaskan, konsolidasi BUMN tidak akan dibarengi pemutusan hubungan kerja. “Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK,” ujarnya.
Ia menjelaskan, biaya tenaga kerja yang hanya berada di kisaran Rp2 triliun hingga Rp3 triliun bukan penghalang bagi upaya efisiensi. Dengan skema tersebut, penghematan Rp47 triliun tetap bisa dicapai tanpa harus mengurangi jumlah karyawan.
Selain soal efisiensi, pemerintah juga menekankan keterbukaan informasi. Dony menyebut, data capaian maupun investasi BUMN harus disampaikan secara transparan kepada publik sesuai instruksi Presiden.
Ke depan, BUMN akan terus didorong menjadi motor penggerak ekonomi yang lebih kompetitif. Penguatan tata kelola, hilirisasi, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor menjadi agenda yang akan terus dikejar.
