Jakarta – Rencana pemerintah memangkas jumlah BUMN dinilai menjadi langkah penting untuk menekan beban anggaran negara yang selama ini ikut tersedot untuk struktur direksi dan komisaris di banyak perusahaan pelat merah.
Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menilai, jumlah BUMN yang terlalu gemuk membuat pengawasan tidak efisien.
Menurut dia, penyederhanaan lewat penggabungan atau perampingan akan memudahkan Danantara menjalankan kontrol yang lebih ketat atas perusahaan negara.
“Yang dilakukan pemerintah itu sudah cukup bagus. Dengan perampingan-perampingan ini, kemudian dimerger, tujuannya memang supaya ada pengawasan yang ketat dari Danantara itu sendiri,” ujar Ibrahim di Jakarta, Minggu, 28 Juni 2026.
Ia menambahkan, penyusutan jumlah BUMN juga diharapkan membuat perusahaan negara lebih sehat secara bisnis.
Dengan struktur yang lebih ramping, perusahaan-perusahaan itu disebut berpeluang memberi laba kepada pemerintah.
“Dengan adanya perampingan terhadap perusahaan-perusahaan BUMN ini diharapkan perusahaan-perusahaan ini itu mendapatkan hasil. Artinya apa? mereka itu memberikan laba terhadap pemerintah,” kata dia.
Ibrahim juga menanggapi nasib karyawan yang terdampak dari rencana tersebut.
Menurut dia, pemerintah dan Danantara dinilai sudah menyiapkan skema penyesuaian, termasuk kemungkinan pengalihan ataupun penempatan ulang ke perusahaan lain yang masih membutuhkan tenaga kerja.
“Pemerintah pasti sudah mempunyai satu program juga, dan Danantara sudah mempunyai program bahwa karyawan-karyawan ini mau dikemanakan,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam pidato penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2026 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu, 29 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan target memangkas jumlah BUMN dari sekitar 1.000 menjadi 250 perusahaan.
“Dari 1000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah, ya. Gimana Pak Erick? Pak Erick Thohir, ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250,” kata Prabowo.
Ia menilai keberadaan ratusan BUMN yang tak menghasilkan keuntungan, tetapi tetap mempertahankan struktur organisasi besar, hanya akan membebani keuangan negara.
Prabowo bahkan menyoroti tingginya biaya operasional dari banyaknya jajaran pimpinan dan komisaris.
“Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. 750 Dirut, 750 Direksi kali 4 atau kali 5, 750 Komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara,” ujarnya.
