JAKARTA, Gonesia.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa mayoritas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2027 sebesar Rp 240 triliun akan dialokasikan langsung untuk kebutuhan nutrisi penerima manfaat.
Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menegaskan bahwa porsi belanja operasional dalam program strategis tersebut ditekan seminimal mungkin.
Ia menjelaskan bahwa hanya sekitar 3% atau setara Rp 6 triliun dari total anggaran yang disiapkan untuk kebutuhan operasional.
Sisanya, yakni 97% dari total alokasi dana, dipastikan mengalir langsung untuk pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Kepastian tersebut disampaikan Sudaryono usai melakukan pertemuan koordinasi intensif dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, di Kantor Kementerian Keuangan pada Jumat (28/8).
“Ini kami sudah ada kenapa angggaran MBG 2027 (Rp 240 triliun), bagaimana rencananya dan lain-lain, kami brainstorming dengan Pak Menkeu,” ujarnya.
Pertemuan tersebut difokuskan untuk menyamakan persepsi terkait rencana pelaksanaan program jangka panjang agar berjalan sesuai target.
Selain membahas proyeksi anggaran tahun 2027, kedua pihak juga mengevaluasi pelaksanaan program MBG sepanjang tahun 2026.
Evaluasi ini mencakup aspek perbaikan tata kelola serta standarisasi pelaporan keuangan yang lebih transparan.
BGN berencana melakukan integrasi sistem digital antara Kementerian Keuangan dan instansinya untuk meminimalisasi potensi kesalahan manusia.
Sistem Eksis milik Kementerian Keuangan akan dihubungkan dengan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) milik BGN.
Langkah ini diambil agar seluruh pelaporan keuangan di tingkat dapur MBG tidak lagi dilakukan secara manual.
Ia menambahkan bahwa pihaknya akan memberikan pelatihan khusus kepada kepala Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) serta akuntan di dapur-dapur MBG.
Pelatihan ini bertujuan agar seluruh personel mampu mengoperasikan sistem digital dan memenuhi ketentuan pengawasan keuangan yang ketat.
Saat ini, BGN juga tengah melakukan pembenahan internal terhadap ribuan dapur yang terlibat dalam program tersebut.
Dari total 27.485 SPPG yang terdaftar, sebanyak 27.022 dapur telah ditetapkan untuk melayani sekolah penerima MBG.
Sebanyak 463 dapur lainnya saat ini masih dalam status penangguhan atau suspend karena profil yang belum lengkap.
BGN bahkan telah mengambil tindakan tegas dengan melakukan penutupan permanen terhadap tujuh dapur yang ditemukan tidak beroperasi.
Ke depan, BGN menargetkan perluasan jangkauan program MBG hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pembukaan dapur-dapur baru di wilayah terpencil tersebut dijadwalkan mulai berlangsung secara bertahap pada September 2026.
Ia menegaskan bahwa ekspansi layanan ke daerah 3T ini tidak akan membebani kas negara dengan permintaan anggaran tambahan.
