Jakarta, Gonesia.com – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menarik kembali dana sebesar Rp 311 miliar yang sempat dialokasikan kepada 414 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga saat ini belum beroperasi.
Kepala BGN Sudaryono mengonfirmasi pengembalian dana tersebut ke kas negara sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran pemerintah.
Ia menyampaikan keterangan tersebut saat ditemui awak media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat (28/8).
“Ya, ada pengurangan sekitar 6 jutaan penerima manfaat. Termasuk juga ada beberapa dapur yang kemarin sudah saya umumkan, ada 414 dapur yang ternyata dapurnya belum beroperasi tapi sudah dikirimi duit,” ujar Sudaryono.
Langkah penarikan dana ini dilakukan menyusul proses penyisiran anggaran secara intensif yang dilakukan oleh pihaknya.
Ia menegaskan bahwa pengembalian dana dilakukan guna memastikan setiap rupiah dalam program prioritas nasional tersebut digunakan secara tepat sasaran.
“Itu kan uangnya sudah kami ambil, kami kembalikan kas negara Rp 311 miliar,” katanya.
Selain masalah dapur yang belum beroperasi, BGN juga mengidentifikasi adanya tumpang tindih data penerima manfaat program.
Hasil penyisiran sementara menunjukkan terdapat sekitar 6 juta data penerima yang perlu diperbaiki karena tercatat ganda.
“Misalnya dia didaftar di pesantren. Di pesantrennya ada namanya, tapi di SMP juga dia ternyata siswa SMP. Jadi ada dobel-dobel, itu semua kami sisir,” ujar dia.
Lebih lanjut, BGN juga telah memutuskan untuk mengeluarkan 80 sekolah swasta dari daftar penerima manfaat MBG.
Pihaknya menilai sekolah-sekolah tersebut tidak memerlukan bantuan program karena telah memiliki fasilitas makan mandiri.
Beberapa institusi yang dicontohkan antara lain SMA Taruna Nusantara dan sekolah di bawah naungan Kemala Bhayangkari.
Penataan ulang data penerima manfaat ini diyakini akan berdampak langsung pada akurasi alokasi anggaran di masa depan.
Pertemuan di kantor Kementerian Keuangan hari ini menandai koordinasi perdana antara Sudaryono dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sejak ia dilantik pada Juli 2026.
Agenda utama pertemuan tersebut mencakup sinkronisasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta perencanaan tahun mendatang.
“Intinya, kami ingin sinkronisasi semua. Saya kira ini kolaborasi, pemerintah ini kan semua kementerian saling kolaborasi,” ujarnya.
Pemerintah juga telah memastikan pagu anggaran untuk program MBG pada tahun 2027 mendatang telah ditetapkan sebesar Rp 240 triliun.
Besaran anggaran tersebut dialokasikan khusus untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Pihak BGN berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan data secara berkelanjutan demi menghindari kebocoran anggaran negara.
Penyisiran data ini akan terus berlanjut hingga seluruh penerima manfaat terverifikasi secara akurat sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
