Bogor – Presiden Prabowo Subianto mulai merancang peta jalan transformasi pembangunan olahraga nasional yang lebih inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Langkah strategis ini mencakup penguatan hak-hak atlet penyandang disabilitas, reformasi skema pembiayaan pemusatan latihan nasional (pelatnas), hingga pembangunan akademi olahraga berbasis usia dini.
Rencana tersebut mengemuka setelah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (19/6). Dalam pertemuan tersebut, Menpora turut membawa serta pelatih sepak bola Tim Nasional Indonesia, John Herdman, untuk memberikan perspektif teknis mengenai tata kelola atlet profesional.
Erick Thohir mengungkapkan bahwa Presiden memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan kelompok disabilitas dalam ekosistem olahraga tanah air. Pemerintah berencana menerbitkan program sertifikasi kepelatihan khusus bagi penyandang disabilitas agar mereka tidak hanya menjadi objek pembinaan, tetapi juga berperan aktif sebagai pelatih. Data pemerintah menunjukkan terdapat sekitar 23,9 juta hingga 25,9 juta penyandang disabilitas di Indonesia, dengan tingkat partisipasi olahraga mencapai 11 persen.
“Bapak Presiden ingin mendorong para penyandang disabilitas ini benar-benar diperhatikan. Salah satunya melalui program sertifikasi kepelatihan bagi mereka, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara profesional dalam pembinaan olahraga nasional,” ujar Erick kepada awak media seusai pertemuan.
Selain isu inklusivitas, Presiden Prabowo juga menyetujui perubahan paradigma pendanaan olahraga. Erick menegaskan bahwa pembiayaan pelatnas tidak lagi ideal jika hanya mengandalkan anggaran tahunan. Mengingat persiapan menuju ajang internasional seperti SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade membutuhkan durasi panjang, pemerintah akan menerapkan skema pendanaan tahun jamak atau multiyears.
Skema multiyears ini dinilai krusial untuk menjaga konsistensi performa atlet dan stabilitas program pelatihan. Tanpa kepastian anggaran jangka panjang, sulit bagi federasi olahraga untuk menyusun kurikulum pembinaan yang berkelanjutan.
Dalam rencana besar tersebut, pemerintah juga tengah mematangkan konsep pembangunan Akademi Olahraga Nasional. Institusi ini nantinya akan berfungsi sebagai wadah untuk menjaring dan membina talenta muda sejak usia dini, yakni rentang usia 8 hingga 10 tahun. Fokus pembinaan akan dimulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah, dengan harapan dapat menciptakan rantai regenerasi atlet yang lebih sistematis dan terukur.
Tidak berhenti pada fase pembinaan, pemerintah juga tengah merumuskan jaminan kesejahteraan atlet di masa depan. Erick menyebutkan bahwa Presiden menaruh perhatian besar terhadap skema dana pensiun bagi para olahragawan yang telah mengharumkan nama bangsa. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan perlindungan sosial bagi mantan atlet setelah mereka menyelesaikan masa pengabdiannya, sekaligus meningkatkan minat generasi muda untuk memilih jalur karier sebagai atlet profesional tanpa harus mengkhawatirkan masa depan ekonomi mereka.
