Washington – Amerika Serikat secara resmi menghentikan blokade laut terhadap wilayah perairan Iran, menandai pergeseran signifikan dari eskalasi militer menuju fase diplomasi dalam hubungan kedua negara. Kebijakan ini merupakan implementasi langsung dari kesepakatan damai yang telah disepakati oleh Washington dan Teheran untuk meredakan ketegangan yang selama berbulan-bulan melanda Timur Tengah.
Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengonfirmasi bahwa instruksi tersebut telah dijalankan sebagai respons atas arahan Presiden Donald Trump. Meski kehadiran armada kapal perang AS di kawasan tersebut masih dipertahankan sebagai langkah antisipasi, pembukaan jalur pelayaran di Selat Hormuz menjadi sinyal utama bahwa hambatan perdagangan energi internasional mulai dikurangi. Langkah ini diproyeksikan mampu menstabilkan pasokan minyak global yang sebelumnya terganggu akibat ancaman konflik di jalur strategis tersebut.
Kesepakatan damai antara kedua negara mencakup 14 poin krusial yang mengikat, di antaranya adalah komitmen Iran untuk menghentikan ambisi kepemilikan senjata nuklir. Selain itu, terdapat klausul mengenai pembentukan dana rekonstruksi serta pembangunan ekonomi senilai USD 300 miliar. Kedua pihak menetapkan batas waktu maksimal 60 hari untuk merampungkan perjanjian permanen yang lebih komprehensif.
Wakil Presiden AS JD Vance menyatakan bahwa masa transisi selama 60 hari ke depan akan difokuskan pada pembahasan teknis. Vance mengonfirmasi rencananya untuk segera bertolak ke Swiss guna memimpin negosiasi lanjutan. “Kemungkinan saya akan menuju Swiss untuk negosiasi teknis,” ujar Vance saat memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Putih. Meski seremoni penandatanganan fisik di Swiss sempat dibatalkan, proses legalitas dokumen telah diselesaikan secara jarak jauh oleh kedua belah pihak.
Di Teheran, Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei memberikan pernyataan publik pertamanya terkait keputusan tersebut. Ia mengakui telah memberikan izin agar kesepakatan berjalan, namun dengan catatan bahwa hak-hak bangsa Iran tetap menjadi prioritas utama. Khamenei menegaskan bahwa persetujuannya didasarkan pada jaminan yang diberikan oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian.
Meski demikian, Khamenei tetap melontarkan kritik keras terhadap pendekatan Presiden Trump yang dinilai menggunakan tekanan tinggi untuk memaksakan kesepakatan. Ia menegaskan bahwa dialog diplomatik yang akan datang tidak serta-merta diartikan sebagai bentuk tunduknya Iran terhadap posisi Amerika Serikat. “Negosiasi tatap muka di masa mendatang tidak berarti penerimaan terhadap posisi musuh,” tegas Khamenei.
Di sisi lain, kesepakatan ini memicu gelombang kritik tajam di dalam negeri Amerika Serikat. Senator Partai Republik, Bill Cassidy, secara terbuka melabeli kebijakan ini sebagai kesalahan diplomatik paling fatal dalam beberapa dekade terakhir. Menurutnya, Iran dinilai berhasil menggunakan ancaman terhadap Selat Hormuz sebagai alat tawar untuk mendapatkan keuntungan.
Menanggapi kritik tersebut, pemerintahan Trump menegaskan bahwa pemberian insentif ekonomi dan keringanan sanksi bagi Iran bersifat bersyarat. JD Vance menekankan bahwa Iran diwajibkan untuk menghancurkan cadangan uranium yang telah diperkaya serta menghentikan dukungan finansial kepada kelompok-kelompok proksi di Timur Tengah. Jika Iran gagal memenuhi kewajiban dalam Memorandum of Understanding (MoU) tersebut, maka akses terhadap manfaat ekonomi akan segera ditarik kembali. Saat ini, dunia internasional masih menanti apakah mekanisme perundingan ini mampu menciptakan stabilitas jangka panjang atau hanya menjadi jeda sementara dalam rivalitas panjang kedua negara.
