Lombok Barat – Komisi I DPR RI meminta Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemkomdigi mempercepat penguatan layanan telekomunikasi di wilayah kepulauan Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai dari pelibatan tenaga lokal hingga penyediaan cadangan listrik untuk mengurangi gangguan jaringan.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto menegaskan, persoalan utama di daerah kepulauan bukan hanya pembangunan menara atau jaringan, melainkan juga ketahanan operasional saat terjadi kerusakan. Ia menyampaikan hal itu usai Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke Lombok Barat, Jumat (24/7/2026).
Menurut Anton, kondisi geografis NTB yang dipenuhi gili dan pulau kecil membuat perbaikan jaringan kerap memakan waktu lama. Situasi itu diperparah oleh keterbatasan teknisi dan minimnya ketersediaan komponen di lapangan.
“Kita tahu di NTB ini kan banyak gili atau pulau-pulau kecil, nah itu kadang-kadang kalau sudah rusak itu (listrik) down time-nya lama sekali. Kenapa? Karena satu, tenaga ahlinya tidak ada dan yang kedua juga untuk barang-barangnya juga tidak ada,” ujar Anton.
Ia mendorong agar masyarakat setempat ikut dilatih sehingga penanganan gangguan tidak selalu bergantung pada tenaga dari luar daerah. Menurutnya, NTB harus mulai menyiapkan sumber daya teknis dari dalam wilayah sendiri.
“Nah kami meminta kepada Direktur BAKTI bahwa orang-orang daerah (lokal) pun harus dilatih, tenaga ahlinya untuk dicari dari sini jadi tidak usah cari dari luar NTB,” kata politisi Partai Demokrat itu.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama BAKTI Kemkomdigi Fadhilah Mathar menyatakan pihaknya akan memberi perhatian lebih pada pemberdayaan masyarakat lokal, terutama untuk penanganan persoalan teknis di lapangan.
“Harus lebih diperhatikan lagi untuk pemberdayaan masyarakat lokal terutama untuk technical problem, seharusnya bisa diperhatikan lagi oleh tim (BAKTI),” ujarnya.
Anton juga menyoroti pengelolaan suku cadang yang dinilainya perlu dibenahi. Ia meminta BAKTI rutin memeriksa komponen yang rawan rusak dan memastikan stok tersedia agar perbaikan bisa dilakukan cepat tanpa menunggu pengiriman dari luar daerah.
“Dan yang kedua, untuk barang-barang yang mengalami kerusakan itu kan harus dicek rutin barang apa saja, nah harusnya sudah mempunyai stok dan tersedia (sehingga bisa) langsung plug and play. Jadi untuk down time-nya itu cepat (ditangani), sehingga tidak ada lagi blank spot atau internet lemot,” tegasnya.
Selain persoalan teknis, Anton mengingatkan bahwa Base Transceiver Station (BTS) di sejumlah titik masih sangat bergantung pada pasokan listrik PLN. Ketika cuaca buruk menyebabkan gangguan listrik, layanan telekomunikasi ikut terhenti.
Ia menilai BAKTI perlu menyiapkan skema cadangan, termasuk penggunaan solar cell dan baterai sebagai alternatif jika listrik utama bermasalah. Menurutnya, layanan harus punya plan A dan plan B agar tetap berjalan dalam situasi darurat.
“Nah seharusnya ada solusinya pakai solar cell, pakai baterai kan. Jadi kalau misalnya ada solusi ada plan A atau plan B. Nah misalnya yang satu aman ya pakai PLN, nah kalau tidak ya pakai solar cell, nah itu yang kita push tadi kepada BAKTI harus ada contingency plan,” ujarnya.
