Pesawaran – Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Sosial segera menuntaskan urusan administrasi dan teknis pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Dorongan ini muncul karena keberadaan sekolah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pemerataan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu di daerah itu.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri menyampaikan hal itu seusai meninjau lahan yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Pesawaran di kawasan Sidototo, Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Sabtu (25/7/2026). Peninjauan dilakukan bersama Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali dan jajaran pemerintah daerah.
Abidin mengatakan, Pesawaran perlu segera masuk dalam daftar lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Ia menilai pemerintah pusat perlu mempercepat seluruh tahapan yang masih berjalan agar rencana itu bisa segera direalisasikan.
“Hal yang penting menurut kami yang perlu diakselerasi berkaitan dengan Sekolah Rakyat. Karena Kabupaten Pesawaran juga sangat mengharapkan segera terlaksana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pesawaran,” kata Abidin.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu menuturkan, pembahasan dengan Bupati Pesawaran telah dilakukan terkait syarat administratif dan teknis yang harus dipenuhi. Menurut dia, percepatan dari Kemensos menjadi kunci agar Pesawaran dapat segera ditetapkan sebagai lokasi pembangunan.
Ia juga menegaskan harapan agar Pesawaran termasuk dalam 166 Sekolah Rakyat yang akan diresmikan di 34 provinsi. “Hal-hal yang secara teknis, administrasi, dan lainnya agar segera diakselerasi oleh Kementerian Sosial. Ke depan, jika 166 Sekolah Rakyat telah diresmikan di 34 provinsi di seluruh Indonesia, salah satunya harus ada di Kabupaten Pesawaran,” ujarnya.
Abidin memastikan Komisi VIII akan mengawal proses tersebut. Menurut dia, secara teknis pembangunan di Pesawaran tidak menghadapi hambatan berarti.
“Kami sangat mengharapkan Sekolah Rakyat ada di Kabupaten Pesawaran. Saya kira secara teknis tidak ada masalah. Kami akan mengadvokasi secara serius berkaitan dengan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pesawaran,” katanya.
Di sisi lain, Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian menyebut pembangunan Sekolah Rakyat menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Program itu diyakini mampu memperluas pemerataan pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.
“Salah satu aspirasi dari kami adalah bagaimana mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu program strategis nasional. Hadirnya Sekolah Rakyat akan memberikan pemerataan pendidikan bagi anak-anak, terutama yang berasal dari desil 1,” ujar Nanda.
Pemkab Pesawaran telah menyiapkan lahan sekitar tujuh hektare di Sidototo, Desa Kebagusan, dari total aset daerah seluas sembilan hektare. Lahan tersebut disebut sudah memenuhi syarat minimal yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Dengan dukungan DPR RI dan kesiapan lahan dari pemerintah daerah, pembangunan Sekolah Rakyat di Pesawaran diharapkan segera berjalan agar lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu bisa mendapatkan pendidikan yang layak.
