Surabaya – Anggota Komisi VI DPR RI Ida Fauziyah menyoroti perlunya konsolidasi BUMN di sektor galangan kapal sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekosistem maritim nasional. Menurut dia, penggabungan dan penyelarasan tata kelola antarperusahaan negara di bidang ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa, karena menyangkut posisi Indonesia sebagai negara kepulauan.
Ida menilai proses tersebut menuntut keseriusan penuh dari para pemangku kepentingan. Ia menyebut konsolidasi BUMN galangan kapal membutuhkan pembahasan mendalam agar arah kebijakannya benar-benar sinkron dan berkelanjutan.
“Rasanya mengkonsolidasi BUMN galangan kapal itu memang tidak cukup 1 sampai 2 jam, jadi perlu sangat serius mengkonsolidasikannya untuk kita bisa tegak mengatakan kita ini negara kepulauan,” kata Ida saat Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (24/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Ida juga menekankan pentingnya keterhubungan operasi dan kesamaan arah bisnis antar-BUMN maritim, termasuk PT PAL Indonesia, PELNI, dan ASDP Indonesia Ferry. Ia menilai sinergi antarperusahaan harus terlihat nyata di lapangan, bukan sekadar menjadi wacana.
“Saya ngomong ke Pak Dirut, ‘In-line-nya di mana Pak, tunjukkan kepada saya?’ In-line-nya PT PAL, PELNI, dengan ASDP, itu di mana in-line-nya? Saya tidak melihat itu ada tanda-tanda bahwa Bapak-Bapak semua itu melakukan konsolidasi,” ujarnya.
Kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Surabaya pada 22-26 Juli 2026 dilakukan untuk memastikan pengawasan terhadap tata kelola BUMN maritim berjalan efektif. Fokus utamanya ialah konsolidasi BUMN galangan kapal di bawah BPI Danantara.
Agenda tersebut juga mencakup penilaian terhadap posisi PT PAL Indonesia sebagai calon induk holding. Selain itu, Komisi VI meninjau kesiapan peremajaan armada PELNI dan ASDP, peningkatan kinerja infrastruktur pelabuhan oleh Pelindo, serta optimalisasi aset oleh PT Perusahaan Pengelola Aset.
