Surabaya – Komisi VI DPR RI mendesak penguatan peran BUMN sebagai penopang utama ekosistem maritim nasional. Fokusnya mencakup pembenahan transportasi laut, modernisasi pelabuhan, hingga konsolidasi industri galangan kapal agar Indonesia memiliki daya saing yang lebih kuat di sektor ini.
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menyampaikan hal itu saat memimpin Kunjungan Kerja Reses ke PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (24/7/2026). Ia menilai Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, membutuhkan sistem maritim yang tidak hanya kuat, tetapi juga modern dan kompetitif.
“Kami memerlukan ekosistem maritim yang kuat, modern, dan berdaya saing,” ujarnya.
Anggia menjelaskan, penguatan antarlembaga BUMN menjadi salah satu strategi besar yang perlu dijalankan. Skema itu mencakup penguatan PT PAL Indonesia serta dukungan investasi dari Danantara Indonesia untuk mendorong kemandirian industri nasional sekaligus memperbesar daya saing maritim Indonesia.
Selain sektor galangan kapal, Komisi VI juga menyoroti ketergantungan besar BUMN pelayaran terhadap dana Public Service Obligation (PSO). PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT Pelni (Persero) menjadi dua contoh yang disebut masih sangat bergantung pada skema tersebut. Porsi PSO ASDP, misalnya, masih berada di angka 74 persen.
Karena itu, Anggia mendorong BUMN pelayaran agar memperkuat operasional dan bergerak lebih komersial. Namun, ia menegaskan langkah itu tak bisa dilepaskan dari penyehatan perusahaan dan peremajaan armada yang sudah mendesak dilakukan.
Sejumlah kapal operasional diketahui telah berusia hingga 50 tahun. Kondisi itu dinilai berisiko terhadap keselamatan, kerap memicu pemborosan anggaran karena sering rusak, serta tidak efisien untuk mendukung pengembangan bisnis BUMN ke depan.
Di sisi lain, Komisi VI mendorong Pelindo memaksimalkan aset yang dimiliki, salah satunya lewat perpanjangan dan perluasan area tambat dermaga kapal pesiar di Pelabuhan Benoa, Bali. Langkah itu dinilai dapat membuat kapal-kapal besar bersandar lebih lama.
Anggia menyebut, kebijakan tersebut bukan hanya berpotensi menambah pendapatan, tetapi juga menghadirkan efek berganda bagi perekonomian daerah dan nasional. “Tempat bersandarnya diperpanjang supaya kapal bisa bersandar lebih lama dan menambah revenue. Di situ juga bisa dibangun ruang bagi UMKM, sehingga ekosistem dan perekonomian masyarakat sekitar ikut berkembang,” kata dia.
