Jakarta, Gonesia.com – Kementerian Pertahanan resmi melakukan perombakan total pada format pelatihan dasar militer yang ditujukan bagi calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih serta Kampung Nelayan Merah Putih.
Program yang sebelumnya dirancang untuk mencetak puluhan ribu kader menjadi Komponen Cadangan kini dialihkan sepenuhnya menjadi pendidikan bela negara.
Keputusan ini diambil pemerintah sebagai langkah evaluasi pasca insiden meninggalnya lima orang peserta pelatihan pada pekan lalu akibat kondisi kesehatan dan penyakit bawaan.
Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto, menegaskan bahwa perubahan ini mencakup penghapusan materi militer yang bersifat teknis.
“Kami sudah merevisi program (latsarmil) ini, yang semula mereka juga akan menjadi Komponen Cadangan, kami sudah tetapkan bahwa mereka hanya diberikan pembinaan pendidikan pelatihan bela negara,” ujar Donny dikutip dari laman resmi kementerian, Rabu (1/7).
Pergeseran fokus materi kini menitikberatkan pada penanaman nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, serta kedisiplinan individu.
Seluruh kegiatan yang melibatkan penggunaan senjata api maupun latihan taktik militer dipastikan telah ditiadakan dari kurikulum pelatihan.
“Jadi mereka hanya diberikan pelajaran terkait dengan nasionalisme, terkait dengan patriotisme, terkait dengan disiplin. Jadi, seperti mengikuti jadwal harian itu juga melatih disiplin waktu mereka juga,” tambah Donny.
Selain perubahan substansi materi, durasi pendidikan juga mengalami penyesuaian signifikan dari rencana awal.
Program bela negara yang sebelumnya direncanakan berjalan selama satu bulan kini dipangkas menjadi hanya dua minggu.
Sisa waktu pelatihan dialihkan untuk memperkuat aspek manajerial sesuai dengan bidang penugasan masing-masing peserta.
Calon manajer Koperasi Desa akan mendapatkan modul khusus mengenai pengelolaan koperasi dari Kementerian Koperasi.
Sedangkan peserta dari Kampung Nelayan Merah Putih akan menerima pembekalan teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kementerian Pertahanan memastikan bahwa lokasi pendidikan tidak mengalami perubahan dan tetap menggunakan 67 satuan pendidikan milik TNI di seluruh Indonesia.
Satuan pendidikan tersebut tersebar di berbagai wilayah strategis, termasuk di Jakarta, Sumatera, hingga Kalimantan.
Terkait insiden kematian peserta, pemerintah telah mengambil langkah konkret dengan membentuk tim investigasi gabungan.
Tim ini melibatkan personel dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan untuk mendalami penyebab kematian secara menyeluruh.
“Kami sudah membentuk tim investigasi. Ini adalah gabungan antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan. Kami sudah bentuk dan kami nanti akan menindaklanjuti untuk melihat atau mencari data-data tambahan kenapa kok bisa hal ini terjadi,” ungkap Donny menutup pernyataannya.
Langkah investigasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai prosedur kesehatan yang diterapkan selama masa pelatihan berlangsung.
