Jakarta, Gonesia.com – Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan secara resmi menyurati Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini diambil partai berlambang banteng moncong putih tersebut untuk memastikan integritas para kadernya di lapangan.
Surat tersebut diteken langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun.
Dalam dokumen resmi tersebut, terdapat tiga poin utama yang menjadi fokus permintaan partai terhadap badan pemerintah tersebut.
Salah satu poin krusial adalah permohonan akses data mengenai keterlibatan pihak-pihak yang terafiliasi dengan kader PDIP dalam proyek nasional tersebut.
“Nama-nama individu, badan usaha, yayasan, koperasi maupun pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG dan patut diduga memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kader PDIP,” bunyi petikan surat DPP PDIP kepada Nanik seperti dikutip pada Rabu (1/7), sebagaimana tertuang dalam dokumen resmi partai.
PDIP menegaskan bahwa transparansi data sangat diperlukan untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan wewenang.
Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini secara spesifik meminta daftar rinci mengenai bentuk keterlibatan pihak-pihak yang dimaksud.
Selain itu, mereka juga menuntut data pendukung lain yang dianggap relevan untuk kepentingan verifikasi di internal partai.
“Data dan informasi yang diberikan akan digunakan semata-mata untuk kepentingan internal organisasi dalam rangka penegakan etika dan disiplin partai,” demikian pernyataan tertulis DPP PDIP.
Langkah proaktif ini merupakan tindak lanjut dari aturan internal partai yang melarang keras kader memanfaatkan program MBG sebagai sarana mencari keuntungan pribadi.
PDIP saat ini tengah memperketat pengawasan terhadap seluruh anggota dan struktur organisasi di tingkat daerah.
Surat ini juga menjadi respons atas munculnya berbagai informasi mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG yang menyeret nama kader partai.
“Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan disiplin internal partai, DPP PDIP memohon bantuan untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan,” tulis dokumen resmi tersebut.
Verifikasi menjadi agenda prioritas partai untuk menjaga citra dan marwah organisasi di mata publik.
Pihak DPP PDIP menyatakan bahwa klarifikasi internal mutlak dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran etika yang berat di kemudian hari.
“Diperlukan langkah-langkah klarifikasi dan verifikasi internal partai terhadap pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan kader partai,” tegas pernyataan dalam surat tersebut.
Hingga saat ini, belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak Badan Gizi Nasional terkait kesediaan memberikan data yang diminta oleh PDIP tersebut.
Langkah ini dipandang sebagai upaya preventif partai dalam memitigasi risiko hukum dan politik terkait program strategis pemerintah.
PDIP menegaskan komitmennya untuk menindak tegas kader yang terbukti menyalahgunakan program MBG untuk kepentingan finansial pribadi.
Proses pengumpulan data ini diperkirakan akan menjadi dasar bagi DPP PDIP untuk menentukan langkah disipliner selanjutnya terhadap kader yang terbukti melanggar aturan organisasi.
