Washington – Eskalasi militer antara Amerika Serikat dan Iran kembali memuncak setelah kedua negara terlibat dalam aksi saling serang di kawasan Selat Hormuz pada Sabtu (2/6). Ketegangan ini secara langsung mengancam keberlangsungan kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya telah disepakati dan menghambat perundingan keamanan maritim yang sedang berjalan di jalur perdagangan minyak dunia tersebut.
Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan telah menargetkan sejumlah posisi militer Amerika Serikat sebagai bentuk balasan atas operasi udara yang dilancarkan Washington pada Jumat (26/6). Meski demikian, pihak IRGC belum memberikan perincian spesifik mengenai lokasi maupun jenis fasilitas militer AS yang menjadi sasaran serangan tersebut.
Aksi militer Teheran ini merupakan respons terhadap serangan AS sebelumnya yang menyasar instalasi radar, lokasi penyimpanan drone, serta gudang rudal di wilayah pesisir Iran. Komando Pusat AS (Centcom) menegaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan sebagai langkah balasan atas serangan drone Iran terhadap kapal kargo Ever Lovely yang berbendera Singapura.
“Serangan tanpa alasan terhadap kapal komersial oleh pasukan Iran merupakan pelanggaran jelas terhadap gencatan senjata,” demikian pernyataan resmi Centcom. Pihak AS menegaskan bahwa tindakan Iran tersebut tidak hanya merusak kesepakatan, tetapi juga mengancam kebebasan navigasi global di jalur perdagangan strategis.
Presiden AS Donald Trump mengecam keras tindakan Teheran dan menyebut serangan terhadap kapal kargo tersebut sebagai pelanggaran bodoh terhadap perjanjian yang ada. Trump sempat menyinggung bahwa Iran telah melakukan empat serangan dalam kurun waktu satu hari, yang kemudian memicu keterlibatan militer AS secara intensif. Meski perundingan masih berlangsung, Trump mengindikasikan bahwa Washington akan terus merespons setiap tindakan agresif Iran di lapangan.
Di sisi lain, Teheran tetap bersikeras pada klaim kedaulatannya atas Selat Hormuz. Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, menegaskan bahwa tindakan militer Iran adalah bagian dari upaya pengelolaan gencatan senjata, bukan pelanggaran. Senada dengan itu, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, menyatakan bahwa keamanan di Selat Hormuz tidak bisa dilepaskan dari peran Iran sebagai negara pantai.
Ketegangan ini berdampak langsung pada operasional logistik internasional. Organisasi Maritim Internasional (IMO) terpaksa menangguhkan proses evakuasi sekitar 500 kapal yang masih terjebak di kawasan tersebut. Sekretaris Jenderal IMO, Arsenio Dominguez, menyatakan bahwa operasi evakuasi tidak akan dilanjutkan sampai ada jaminan keamanan yang konkret bagi kapal-kapal yang melintas. Situasi ini menambah beban bagi perdagangan global, mengingat sekitar seperlima pasokan minyak dunia bergantung pada kelancaran lalu lintas di Selat Hormuz. Saat ini, kedua negara masih terikat dalam perundingan sementara selama 60 hari yang kini berada di ambang ketidakpastian.
