Jakarta – Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan baru yang berpengaruh langsung terhadap nasib guru dan tenaga kependidikan, mulai dari seleksi CPNS formasi guru, skema pengangkatan PPPK menjadi PNS, hingga rencana pembiayaan gaji guru PPPK oleh pemerintah pusat. Di saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga mendorong percepatan program kuliah gratis di perguruan tinggi negeri.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersiap membuka seleksi CPNS untuk formasi guru dengan kuota sekitar 139 ribu. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menegaskan langkah ini ditujukan untuk menutup kekurangan guru yang kini mencapai 464.856 orang dan tersebar di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan kekurangan tersebut dapat diselesaikan dalam tiga tahun.
Di sisi lain, isu pengangkatan guru PPPK menjadi PNS juga mencuat. Pengurus pusat Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI), Ahmad Saifudin, menyebut proses alih status itu tetap harus melalui tes. Ia menilai jika peserta PPPK harus bersaing dengan fresh graduate, hasilnya sudah dapat diperkirakan. Pernyataan itu disampaikan saat merespons kebijakan pemerintah yang membuka peluang bagi guru PPPK menjadi PNS.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti turut menyinggung soal pembiayaan gaji guru PPPK. Ia mengatakan pemerintah pusat sedang menyiapkan skema agar gaji PPPK ikut ditanggung negara. Selama ini, pembayaran dari pusat baru berlaku untuk PNS. Adapun guru honorer masih dibiayai melalui dana BOS.
Abdul Mu’ti juga menegaskan guru non-ASN atau honorer diberi kesempatan memilih jalur karier, apakah ingin menjadi PNS atau PPPK. Meski begitu, pilihan itu tidak otomatis berlaku tanpa proses. Mereka tetap harus mengikuti tahapan seleksi yang disiapkan pemerintah.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto meminta program penggratisan uang kuliah di PTN segera dijalankan. Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto menjelaskan, arahan itu disampaikan dalam rapat terbatas yang membahas berbagai opsi pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri. Pemerintah kini masih menghitung skema dan tahapan pelaksanaannya sebelum kebijakan itu diterapkan.
