Jakarta Pusat – Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai langkah baru untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keputusan itu diambil setelah ia memimpin rapat bersama sejumlah menteri dan pakar di Istana Negara pada Kamis (24/9).
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, badan tersebut akan menjadi instrumen khusus yang dirancang agar penanganan karhutla berjalan lebih efisien. “Pak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN,” ujar Raja Juli di Istana Negara.
Ia menjelaskan, penguatan kelembagaan itu ditujukan untuk mempercepat pencegahan, terutama di wilayah rawan karhutla yang berbasis lahan gambut. Pemerintah juga menyiapkan dukungan anggaran agar badan ini dapat bekerja optimal.
Menurut Raja Juli, rancangan BPGMN akan berada di bawah Presiden langsung dan diisi oleh ilmuwan serta kalangan profesional. Sementara itu, pendanaan dalam daftar pelaksanaan anggaran berada di bawah Kementerian Kehutanan, sedangkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria tetap ditangani kementerian tersebut.
Fokus utama badan itu diarahkan ke enam provinsi rawan kebakaran di kawasan gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menambahkan, Prabowo menekankan pentingnya pendekatan pencegahan yang presisi dan berbasis desa. Menurut dia, Presiden ingin masyarakat di sekitar wilayah rawan dilibatkan secara aktif dalam upaya antisipasi.
“Masalahnya, masyarakat desa punya sense of belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya di sekitarnya. Karena itu mereka efektif untuk pencegahan, apalagi di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA,” kata Arif.
MPA, lanjut dia, akan diberdayakan, diperkuat, dan dimasukkan ke dalam barisan utama pencegah karhutla. Selain itu, para pakar juga mengusulkan sejumlah metode lain, mulai dari water injection, penyediaan pompa di tingkat desa, hingga penggunaan bahan alternatif untuk pemadaman.
