Jakarta – Pemerintah mengandalkan serangkaian insentif dan penyaluran bantuan untuk menjaga daya beli sekaligus menahan tekanan inflasi pada akhir tahun, di tengah ekonomi domestik yang dinilai masih cukup solid. Salah satu instrumen utamanya adalah kredit usaha rakyat (KUR) yang hingga akhir Agustus 2026 sudah tersalurkan Rp234,17 triliun, atau sekitar 71 persen dari plafon tahun ini yang hampir mencapai Rp290 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, KUR diarahkan untuk mendorong produktivitas kelompok usaha kecil, termasuk nelayan dan petani. Pembiayaan tersebut juga digunakan untuk pembelian mesin serta alat pertanian.
“Ditambah lagi arahan Bapak Presiden untuk mendorong industri padat karya dan juga kredit bagi perumahan yang jumlahnya naik menjadi Rp50 triliun,” ujar Airlangga dalam Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) di Jakarta, Kamis.
Di sektor energi, pemerintah turut mempercepat program mandatori biodiesel B50. Hingga pertengahan September 2026, pemanfaatan biodiesel tercatat mencapai 11,07 juta kiloliter.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menekan biaya produksi, termasuk bea masuk 0 persen untuk LPG yang ditujukan membantu harga packaging, terutama plastik dan produk turunannya. Kebijakan serupa diterapkan pada industri penerbangan lewat bea masuk 0 persen untuk suku cadang pesawat, sehingga biaya maintenance, repair, and overhaul (MRO) maupun biaya transportasi dapat ditekan.
Airlangga mengingatkan, ancaman inflasi ke depan tetap perlu diwaspadai, terutama dari dampak El Nino, cuaca ekstrem, dan bencana alam. Menurut dia, antisipasi bisa dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan air dan irigasi, percepatan tanam, penyesuaian pola tanam, serta pemetaan wilayah dengan menguatkan early warning system.
“Bapak Presiden ingin menambahkan luasan daripada wilayah untuk pertanian serta pemanfaatan daripada beberapa lahan-lahan yang masih dapat digunakan. Tentu ini bisa kita dorong dengan penguatan koordinasi antara pusat dan daerah,” kata dia.
Ia menambahkan, kondisi ekonomi dalam negeri masih menunjukkan ketahanan yang baik. Pertumbuhan ekonomi pada semester I 2026 tercatat 5,45 persen, sementara inflasi pada Agustus 2026 berada di level 3,19 persen.
“Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga kebijakan fiskal moneter dan sektor riil, ini harus terus disinergikan terutama juga untuk mendorong ekspor daripada sektor riil,” ujarnya.
Di sisi perlindungan sosial, pemerintah telah menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap ketiga dengan anggaran Rp20,44 triliun untuk 27,13 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan beras juga dilanjutkan untuk periode Oktober-Desember 2026, masing-masing 10 kilogram per bulan bagi 33,2 juta penerima.
Selain itu, realisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sudah mencapai 817 ribu ton hingga 20 September 2026. Pemerintah juga menjalankan Gerakan Pangan Murah bersama Bank Indonesia, termasuk lewat kerja sama antardaerah.
Tak hanya itu, insentif biodiesel dan insentif transportasi juga disiapkan untuk periode libur sekolah serta hari besar keagamaan. Seluruh langkah tersebut, ujar Airlangga, ditujukan untuk menjaga inflasi sekaligus mengangkat daya beli masyarakat pada kuartal IV 2026.
“Ini seluruhnya juga untuk membantu menjaga inflasi, di samping itu juga mendorong daya beli masyarakat di kuartal keempat,” kata Airlangga.
