Jakarta – Konservasi Indonesia (KI) dan Conservation International (CI) tengah menyiapkan Manta Impact Bond, sebuah instrumen pembiayaan berbasis hasil pertama di dunia yang dirancang khusus untuk konservasi pari manta. Skema ini diproyeksikan menjadi sumber pendanaan awal bagi perlindungan spesies laut ikonik tersebut, sekaligus menopang manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.
Sustainable Finance Manager Konservasi Indonesia Ruth Aprilia mengatakan, mekanisme pembiayaan itu akan mengandalkan modal awal atau upfront capital untuk membiayai program konservasi. Saat ini, besar dana dan sumber pendanaannya masih dalam tahap penelaahan melalui kajian lapangan serta konsultasi dengan para pemangku kepentingan di dua lokasi prioritas, yakni Raja Ampat dan Flores Timur.
“Modal dari penyandang dana awal disalurkan melalui Manta Resilience Fund untuk mendanai perlindungan populasi dan habitat pari manta, sekaligus meningkatkan manfaat ekowisata bagi komunitas lokal dan masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan pari manta,” kata Ruth dalam keterangan resmi, Jumat (25/9).
Dalam skema tersebut, penyandang dana awal baru akan memperoleh kembali pokok investasi dan imbal hasil apabila target konservasi tercapai dan telah diverifikasi secara independen. Artinya, dana tersedia sejak awal untuk kegiatan di lapangan, sementara pembayaran kepada investor bergantung pada capaian konservasi yang terukur.
Saat ini, rancangan Manta Impact Bond masih berjalan dan ditargetkan rampung dalam dua tahun dengan dukungan pendanaan dari bank pembangunan Prancis, Agence Française de Développement (AFD). Tahap ini mencakup penilaian baseline, penyusunan strategi konservasi 20 tahun, studi kelayakan, konsultasi pemangku kepentingan, hingga perancangan struktur instrumen beserta mekanisme pemantauan, pelaporan, dan verifikasi.
Focal Species Conservation Senior Manager Konservasi Indonesia Iqbal Herwata menegaskan, desain instrumen tersebut disusun dari kajian ilmiah dan kebutuhan lapangan, terutama untuk menjawab tantangan konservasi pari manta di Raja Ampat. Sejauh ini, ada enam isu prioritas yang diidentifikasi, mulai dari penangkapan ilegal, praktik wisata yang tidak bertanggung jawab, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, pencemaran sampah dan limbah, sedimentasi habitat, hingga risiko tertabrak kapal dan speedboat.
Iqbal menyebut, Manta Impact Bond direncanakan mulai dijalankan pada awal 2029.
Indonesia sendiri memegang posisi penting dalam upaya pelestarian pari manta. Sejumlah perairan, termasuk Raja Ampat, menjadi habitat utama hewan tersebut. Penelitian mencatat populasi pari manta karang atau Mobula alfredi di kawasan Bird’s Head Seascape yang mencakup Raja Ampat sebagai salah satu yang terbesar di dunia, bahkan terbesar kedua yang pernah dilaporkan dalam literatur setelah Maladewa.
Ancaman terhadap pari manta datang terutama dari penangkapan. Pari manta karang dan pari manta oseanik atau Mobula birostris sama-sama tumbuh dan bereproduksi lambat, sehingga sangat rentan terhadap tekanan eksploitasi. Permintaan insang manta untuk bahan obat tradisional turut memicu perburuan.
Dua spesies itu masuk kategori rentan hingga terancam punah menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN). Pemerintah Indonesia telah memberikan perlindungan penuh sejak 2014.
Meski begitu, perlindungan hukum saja belum cukup. Upaya pengawasan dan konservasi di lapangan tetap membutuhkan pembiayaan yang berkelanjutan. Di Raja Ampat, penelitian memang menunjukkan peningkatan populasi pari manta karang selama periode pemantauan, namun tren tersebut tetap bergantung pada konsistensi perlindungan.
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menilai pari manta punya nilai yang jauh melampaui fungsi ekologis. Menurut dia, keberadaan spesies ini juga bernilai pendidikan, penelitian, dan ekonomi, terutama untuk mendukung pariwisata berkelanjutan serta memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat lokal.
Dari sisi ekonomi, seekor pari manta diperkirakan dapat menghasilkan nilai hingga US$1 juta sepanjang hidupnya lewat pariwisata bahari. Potensi itu berasal dari aktivitas menyelam, retribusi kawasan, hingga perputaran ekonomi di komunitas pesisir.
Keberhasilan skema pembiayaan ini sangat bergantung pada verifikasi ilmiah. Lead Conservation Scientist Elasmobranch Institute Indonesia Edy Setyawan menekankan, data ilmiah diperlukan agar capaian ekologis bisa diukur secara objektif.
“Integrasi data pemantauan populasi melalui photo-ID, pergerakan, dan kesehatan habitat penting untuk memverifikasi pencapaian ekologis serta memastikan kebijakan pengelolaan adaptif berbasis bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Edy.
Di tingkat pelaksana, Kepala BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat Hasan Makassar menyatakan siap mengawal program itu. Ia menegaskan, setiap alokasi pendanaan harus berujung pada penguatan patroli pengawasan, pelestarian habitat, dan pendampingan masyarakat adat agar pemanfaatan kawasan tetap berjalan dengan prinsip berkelanjutan.
“Sebagai mandatori SUOP, kami berkomitmen memastikan setiap alokasi pendanaan berujung pada penguatan aksi nyata patroli pengawasan, pelestarian habitat, serta pendampingan masyarakat adat agar seluruh pemanfaat kawasan berpegang teguh pada prinsip berkelanjutan,” ujar Hasan.
