IDCloudHost | SSD Cloud Hosting Indonesia
Ekonomi

Sultan HB X Ungkap Fakta Kemiskinan di Yogyakarta, Lebih Tinggi Nasional

Yogyakarta – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyoroti angka kemiskinan di wilayahnya yang masih di atas rata-rata nasional, meskipun menunjukkan tren penurunan.

Data September 2025 mencatat 422,79 ribu penduduk DIY atau 10,08 persen masih hidup dalam kemiskinan.

Sultan HB X menginstruksikan jajaran kepala daerah dan birokrasi untuk lebih fokus pada efektivitas program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Jangan hanya meneruskan program yang sudah ada tanpa mengevaluasi relevansi dan dampaknya secara kritis bagi masyarakat,” tegas Sultan saat Musrenbang DIY Tahun 2027, Kamis (23/4/2026).

Sultan menekankan perlunya pendekatan inovatif dalam penyusunan program, mempertimbangkan dinamika dan tantangan di lapangan.

21 Orangutan di Kalteng Alami Gangguan Pernapasan Akibat Karhutla

Ketimpangan pendapatan serta disparitas wilayah perkotaan dan perdesaan menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi.

Di tengah proyeksi belanja daerah DIY yang mencapai Rp 4,59 triliun, Sultan mengingatkan pentingnya *value for money*. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus terjustifikasi dengan baik dan menghasilkan peningkatan kualitas hidup warga.

“Perencanaan tanpa eksekusi yang tepat hanya akan menjadi dokumen di atas meja,” ujarnya.

Pemerintah DIY menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 8,5 persen hingga 9,5 persen dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 3,06 persen hingga 3,38 persen pada tahun 2027.

“Pola pikir *out of the box* harus dikedepankan,” kata Sultan.

DPLK Bank BJB Tingkatkan Literasi Perencanaan Dana Pensiun Masyarakat

Sekretaris DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menjelaskan upaya pengentasan kemiskinan akan difokuskan pada penguatan ekonomi di wilayah selatan, meliputi Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul.

Peningkatan kontribusi ekonomi dari wilayah tersebut ditargetkan mencapai 40,24 persen melalui optimalisasi investasi dan reformasi kalurahan sebagai motor penggerak ekonomi lokal.

“Terhadap kinerja yang belum optimal, kami telah merumuskan strategi akselerasi. Misalnya, untuk Indeks Kebahagiaan, intervensi akan dilakukan melalui penguatan modal sosial dan layanan sosial yang lebih optimal bagi kelompok rentan,” pungkas Ni Made.

Komentar

Berita Populer

01

Daftar Saham Baru Indeks KOMPAS100 dan Rekomendasi Analis Agustus 2026

02

YLKI Soroti Pemblokiran Rekening Bank Mandiri dan Ingatkan Hak Nasabah

03

Proyeksi Kinerja ANTM Tetap Kuat di Tengah Bayang Risiko Regulasi

04

Cara Mudah Beli Paket Data Semua Operator Lewat Aplikasi GoPay

05

UMK 2026: Daftar Lengkap Wilayah dengan UMK Tertinggi & Terendah

06

Purbaya Nilai Jakarta Tak Perlu Terbitkan Obligasi untuk Pembangunan Infrastruktur

07

Program B50 Resmi Meluncur, Ini Prospek dan Rekomendasi Saham Emiten CPO

08

DPRD Sumbar Desak Perbaikan Jalan Payakumbuh-Lintau Lanjut 2026

Berita Terbaru