Jakarta – Pemerintah mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah terdepan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tito Karnavian menargetkan perbaikan 15.000 rumah tidak layak huni di 40 kabupaten/kota yang tersebar pada 17 provinsi.
Tito menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk kehadiran negara bagi masyarakat perbatasan yang selama ini dinilai belum tersentuh secara optimal.
"Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan agar mereka bangga dengan negara, bangga dengan pemerintah, dan nasionalisme akan makin kuat," ujar Tito dalam keterangannya di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Menurutnya, peningkatan kualitas hidup masyarakat perbatasan akan berdampak langsung pada ketahanan negara. Kawasan perbatasan yang sejahtera akan menjadi "buffer zone" sistem pertahanan Indonesia yang kuat dalam menghadapi potensi infiltrasi dari luar.
Tito juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atas dukungan program tersebut. Ia menuturkan, awalnya alokasi program bedah rumah di kawasan perbatasan hanya sekitar 10.000 unit. Namun, jumlah tersebut kemudian ditingkatkan menjadi 15.000 unit setelah dilakukan peninjauan langsung ke lapangan.
"Jadi saya sangat berterima kasih, ini program BNPP mungkin paling besar yang pernah ada semenjak BNPP berdiri dari 2010," katanya.
Dalam pelaksanaannya, usulan sasaran penerima bantuan nantinya akan diverifikasi dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dari Badan Pusat Statistik. Hal ini untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran, mengingat data tersebut memiliki detail by name by address.
Ia berharap program ini dapat menjadi pemicu bagi kementerian dan lembaga lain untuk turut menghadirkan program pembangunan di kawasan perbatasan, seperti pembangunan pasar, dermaga, hingga fasilitas pendidikan. "Saya ingin menggambarkan saja bagaimana perbatasan itu kalau dengan adanya program ini, itu betul-betul menyentuh mereka, mereka merasa negara hadir," jelasnya.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta pejabat terkait lainnya.
