Surabaya – Anggota Komisi VI DPR RI I Nengah Senantara menilai momentum pengelolaan BUMN di bawah Daya Anagata Nusantara (Danantara) harus dimanfaatkan untuk membenahi sektor maritim secara menyeluruh. Dorongan itu ia kaitkan dengan kebutuhan memperkuat permodalan PT PAL Indonesia agar industri perkapalan nasional lebih siap menangkap besarnya permintaan pasar dalam negeri.
Menurut I Nengah, perubahan skema pengelolaan tersebut membuka ruang perbaikan yang cukup besar, baik dari sisi regulasi maupun bisnis. Ia menegaskan Komisi VI mendukung langkah itu, terutama setelah PT PAL menyampaikan bahwa permintaan di pasar domestik sebenarnya sangat tinggi, tetapi belum diimbangi konsolidasi yang memadai.
Pernyataan itu disampaikan saat Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (24/7/2026).
Di sisi lain, ia juga menyoroti masalah klasik di jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk yang berulang kali macet, khususnya ketika libur panjang dan hari besar keagamaan. Kondisi antrean yang bisa berlangsung berjam-jam hingga berhari-hari, menurut dia, harus segera diatasi lewat penambahan armada kapal dan pengembangan pelabuhan baru.
“Setiap tahun antrean panjang selalu terjadi, terutama saat Natal dan Hari Raya Nyepi. Rencana penambahan armada kapal serta pengondisian pelabuhan baru seperti di Celukan Bawang sangat bagus untuk mengurai kepadatan yang ada di Gilimanuk,” ujarnya.
I Nengah menambahkan, keselamatan pelayaran tidak boleh dikalahkan oleh pertimbangan anggaran. Ia meminta kapal-kapal tua dan yang sudah tidak layak operasi segera diremajakan atau diganti agar keamanan penumpang tetap menjadi prioritas utama.
“Paling utama adalah safety. Kalau memang kapalnya sudah tua dan tidak layak, itu harus segera diperbaiki atau diganti. Kita jangan membicarakan masalah keuangan dengan mengabaikan masalah keamanan, itu tidak boleh terjadi,” tegas politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Ia juga menyinggung dugaan praktik monopoli dalam layanan kunjungan kapal pesiar di Pelabuhan Benoa, Bali. Praktik tersebut dinilai membatasi belanja turis di daratan dan menyebabkan manfaat ekonomi dari kapal cruise tidak mengalir optimal ke pelaku usaha lokal.
“Banyak pengusaha hotel dan restoran di Bali menyampaikan keluhan karena dampak ekonomi dari kapal cruise masih kurang memadai akibat adanya sinyalemen monopoli usaha, di mana tamu dikondisikan belanja di dalam kapal,” kata I Nengah.
