Jakarta, Gonesia.com – Kementerian Dalam Negeri secara resmi telah memetakan seluruh titik rawan korupsi di tingkat pemerintah daerah sebagai upaya memperketat pengawasan terhadap tata kelola anggaran dan pelayanan publik.
Pemetaan tersebut mencakup sepuluh sektor krusial yang selama ini menjadi celah praktik penyimpangan, mulai dari tahapan perencanaan hingga pengelolaan aset daerah.
Area yang menjadi sorotan utama meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan, pembayaran, serta manajemen aparatur sipil negara.
Selain itu, sektor perizinan, pengelolaan pendapatan daerah, Barang Milik Daerah, operasional Badan Usaha Milik Daerah, serta penyaluran hibah dan bantuan sosial juga masuk dalam pengawasan intensif.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk menekan munculnya program titipan serta pokok pikiran yang tidak memiliki relevansi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Ia juga menyoroti praktik manipulasi harga atau markup pada tahap penganggaran serta pengaturan pemenang tender dalam pengadaan barang dan jasa yang kerap terjadi.
“Titik-titik rawan utama korupsi sudah terpetakan dengan jelas. Oleh karena itu, ada delapan area pencegahan korupsi yang menjadi fokus utama kita,” terang Mendagri dalam konferensi pers bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto di Ruang Sidang Utama Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Pemerintah pusat kini telah mengintegrasikan berbagai instrumen pengawasan digital untuk menutup celah kecurangan tersebut.
Salah satu sistem yang diandalkan adalah Monitoring Center for Prevention yang dikembangkan bersama KPK untuk memantau integritas tata kelola di seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah kini difungsikan sebagai alat pengawasan keuangan yang mampu memantau alur APBD secara real-time dari tahap penyusunan hingga eksekusi anggaran.
Ia menambahkan bahwa pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan lembaga eksternal seperti Ombudsman dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Langkah ini dipertegas dengan program internalisasi nilai “BerAKHLAK” bagi seluruh aparatur di daerah guna membangun budaya kerja yang transparan.
Ia menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan KPK merupakan peringatan keras bagi para pemegang otoritas di daerah untuk menghentikan praktik koruptif.
“Dengan keseriusan dari Kemendagri, pemerintah pusat, atas perintah Bapak Presiden Bapak Prabowo bersama KPK berkolaborasi untuk mencegah semaksimal mungkin ya. Ini menjadi warning bagi teman-teman di daerah karena semua sudah terpetakan masalah-masalahnya, masalah-masalahnya klasik-klasik semua yang seperti itu tidak akan terlalu sulit untuk mengungkapnya,” ujar dia.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan umumnya berasal dari wilayah dengan skor integritas yang rendah.
Ia menegaskan bahwa skor dalam Survei Penilaian Integritas bukan sekadar statistik, melainkan representasi nyata dari potensi penyalahgunaan wewenang di lapangan.
“Skor ini bukan sekadar angka, melainkan indikasi masih adanya perilaku koruptif atau penyalahgunaan wewenang,” terang dia.
KPK menyambut baik inisiatif Kemendagri yang terjun langsung ke daerah untuk melakukan koordinasi dan supervisi secara intensif.
Langkah preventif ini diharapkan mampu menekan angka tindak pidana korupsi yang selama ini kerap melibatkan pucuk pimpinan di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
“Kami mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan supervisi, termasuk rencana kegiatan lapangan di beberapa provinsi, kota dan kabupaten,” tutup dia.
