Surabaya – Komisi VI DPR mendorong pemerintah memperkuat industri perkapalan nasional dengan mengarahkan pengadaan kapal maritim dan alutsista pertahanan ke dalam negeri. Di tengah kebijakan itu, PT PAL Indonesia disiapkan menjadi induk holding BUMN sektor perkapalan.
Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi mengatakan arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran memang menempatkan industri perkapalan domestik sebagai prioritas. Karena itu, pesanan dari Kementerian Pertahanan kini diarahkan agar lebih banyak terserap ke dalam negeri.
Hal tersebut disampaikan Khilmi saat kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (24/7/2026). Menurut dia, penguatan kapasitas PT PAL menjadi kebutuhan penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memerlukan armada laut dalam jumlah besar.
Komisi VI, kata Khilmi, juga mengawal rencana penggabungan PT PAL dengan PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari. Skema merger itu dinilai bisa mendorong efisiensi sekaligus memperkuat integrasi galangan kapal milik BUMN.
“Kita telah memperjuangkan bahwa PT PAL ini harus bisa dibesarkan. Karena ini adalah suatu industri maritim, karena kita negara maritim dan kita sangat membutuhkan banyak armada kapal. Maka kita akan fokus pada penggabungan PT PAL dengan Kojabari,” ujarnya.
Khilmi mengakui industri maritim nasional selama ini sempat tertahan keterbatasan anggaran dan pola belanja pemerintah pada masa sebelumnya yang masih banyak bergantung ke luar negeri. Namun, ia menyebut situasinya kini berubah.
Pemerintah, lanjut dia, mewajibkan pembuatan kapal militer dilakukan di galangan domestik. Karena itu, Komisi VI memberi dukungan agar PT PAL mampu memproduksi alutsista laut berteknologi tinggi, mulai dari kapal selam hingga kapal frigat.
“Kemarin pemerintah belum memfokuskan diri untuk pesan peralatan pertahanan armada laut di dalam negeri. Tetapi pemerintahan Prabowo-Gibran ini sangat konsentrasi agar pembuatan armada kita harus di dalam negeri. Maka kita sangat mendukung sekali PAL untuk membuat peralatan kapal, baik itu kapal selam atau kapal frigat untuk diproduksi di dalam negeri,” katanya.
Politikus Gerindra itu juga menilai prospek industri perkapalan nasional semakin menjanjikan. Ia menyoroti perbaikan kinerja keuangan PT PAL yang disebutnya berhasil keluar dari status kredit bermasalah.
Selain itu, ia menyebut kemandirian industri maritim kian menguat lewat kerja sama antarbadan usaha milik negara untuk memenuhi kebutuhan komponen berat kapal secara lokal.
“Saya optimis dengan perkembangan 2021-2026 ini, PAL sudah menunjukkan angka yang positif, dari perbankan yang tadinya kol 5 sekarang sudah zero kol. Ditambah lagi bahan-bahan penunjangnya sudah bisa dibuat di dalam negeri, seperti kerja sama PAL dengan PT Barata untuk membuat salah satu pesanan yang beratnya sampai 25 ton,” ujarnya.
