Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari menyatakan dukungan penuh terhadap langkah keras Kementerian Pertanian dalam menghadapi dugaan praktik mafia beras yang disebut sudah menjalar hingga ke petani. Menurut dia, persoalan ini bukan sekadar pelanggaran ekonomi, melainkan ancaman langsung terhadap ketahanan pangan nasional.
Endang menilai, pola permainan harga melalui sistem ijon serta keberadaan jaringan distribusi yang kuat telah menempatkan petani pada posisi paling rentan. Praktik tersebut, kata dia, bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menekan kesejahteraan para produsen pangan di lapangan.
Dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, Sabtu (1/8/2026), Endang mengatakan Komisi IV terus mendorong Kementerian Pertanian agar mendapat dukungan anggaran yang memadai dan pengawasan yang ketat. Ia juga mengaku ikut menyampaikan nama-nama terduga mafia beras kepada aparat berwenang.
“Ini masalah serius karena praktik mereka menyengsarakan dan sudah mengakar sampai ke petani,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu modus yang paling banyak merugikan petani di sektor hilir adalah sistem ijon. Skema ini memungkinkan tengkulak membeli hasil panen jauh sebelum masa panen tiba dengan harga rendah, memanfaatkan kondisi petani yang sedang membutuhkan uang cepat.
Untuk memutus ketergantungan itu, Endang mendorong penguatan kembali koperasi pertanian. Koperasi, menurut dia, dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif ketika petani kekurangan modal sehingga mereka tidak mudah terjebak tawaran pengijon.
Politikus Fraksi Partai Gerindra itu juga menilai jaringan mafia pangan bekerja secara terorganisasi. Karena itu, ia menekankan pentingnya pengawasan kolektif dari seluruh pihak, termasuk kalangan media.
“Para pengijon ini punya jaringan yang kuat. Begitu stok di pasar induk hilang, mereka mulai bermain. Ini yang harus kita gerakkan bersama, termasuk peran wartawan untuk ikut mengawasi,” katanya.
Endang memastikan Satuan Tugas Mafia Pangan sudah terbentuk dan terus bekerja. Ia menyebut langkah itu berjalan seiring dengan pembahasan Undang-Undang Pangan yang kini tengah digodok DPR.
Di tengah ancaman krisis pangan global akibat perubahan iklim ekstrem atau El Nino, Endang juga mengapresiasi fokus Kementerian Pertanian dalam menjaga cadangan pangan nasional. Ia menyebut Perum Bulog dilaporkan mengamankan stok hingga 53 juta ton beras untuk menopang stabilitas ekonomi.
“Untuk wilayah Kota Bogor insyaallah kondisi ketahanan pangan dalam status aman,” ujarnya.
