Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Adrianus Asia Sidot mendesak pemerintah memperkuat kesiapan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi meningkat akibat kemarau panjang dan fenomena El Nino. Ia menilai langkah pencegahan belum berjalan pada level yang memadai, padahal antisipasi seharusnya sudah dilakukan sebelum musim kering benar-benar datang.
Adrianus mengatakan, hingga kini ia belum melihat adanya gerakan khusus dari Kementerian Kehutanan maupun pemerintah daerah untuk merespons ancaman tersebut. Yang tampak, menurut dia, baru sebatas aktivitas rutin yang belum menjawab skala ancaman karhutla.
“Belum ada persiapan yang serius dan sungguh-sungguh dari jajaran Kementerian Kehutanan maupun pemerintah dalam menghadapi El Nino. Belum ada gerakan secara khusus, yang ada baru langkah-langkah rutin seperti biasa,” ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Politisi Partai Golkar itu juga menyoroti lemahnya dukungan kelembagaan di tingkat daerah. Ia menyebut, setelah Dinas Kehutanan di kabupaten tidak lagi tersedia, penanganan karhutla praktis bertumpu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang kapasitasnya tidak seragam antarwilayah.
“Di kabupaten tidak ada lagi Dinas Kehutanan. Yang ada hanya BPBD, sementara kemampuan, kompetensi sumber daya manusia, hingga infrastruktur dan peralatannya sangat bervariasi, bahkan masih terbatas untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan,” kata legislator asal Daerah Pemilihan Kalimantan Barat II itu.
Menurut Adrianus, kesiapan semacam ini tidak bisa dibangun secara mendadak ketika ketenaran kemarau panjang sudah tiba. Pemerintah, kata dia, semestinya lebih dulu menyiapkan personel, perangkat kerja, hingga infrastruktur pendukung di level bawah.
“Persiapan ini tidak bisa dilakukan secara mendadak. Sebelum El Nino atau kemarau berkepanjangan terjadi, pemerintah seharusnya sudah menyiapkan aparat di tingkat bawah, termasuk sumber daya manusia dan seluruh perangkat pendukungnya,” tegasnya.
Ia juga meminta Komisi IV DPR RI memperkuat fungsi pengawasan terhadap upaya pencegahan karhutla. Fokus pengawasan, menurut dia, harus diarahkan pada mitigasi, termasuk deteksi dini dan patroli terpadu agar api tidak telanjur meluas.
“Komisi IV perlu menegaskan kepada Kementerian Kehutanan agar segera melakukan langkah-langkah awal yang matang dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Mumpung kebakaran belum terjadi secara masif,” ujarnya.
Adrianus mengungkapkan, di Kalimantan Barat saat ini memang sudah muncul beberapa titik kebakaran kecil. Lokasinya antara lain di sekitar Bandara Supadio dan sejumlah kawasan pembukaan lahan pertanian milik warga. Meski skalanya masih terbatas, ia menegaskan kondisi itu harus diwaspadai agar tidak berkembang menjadi kebakaran besar.
“Kalau nanti tiba-tiba muncul kebakaran besar, jelas kita tidak siap,” katanya.
Karena itu, ia mendorong Komisi IV DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja yang secara khusus memantau kesiapan pemerintah dalam menghadapi karhutla. Panja dinilai bisa memperkuat koordinasi antara Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, dan instansi terkait lain.
“Saya kira Komisi IV memang perlu membentuk panja untuk pengawasan kebakaran hutan dan lahan. Panja ini dapat mendorong koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar persiapan menghadapi karhutla dilakukan secara serius, matang, dan terkoordinasi,” pungkasnya.
