JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk tetap melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah gelombang kritik dan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa serta elemen masyarakat sipil dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah memandang program ini sebagai mandat strategis dari Presiden Prabowo Subianto yang harus terus dijalankan dengan perbaikan tata kelola.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyatakan bahwa pihaknya menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi di ruang publik. Namun, ia menekankan bahwa penugasannya bersama Kepala BGN, Trenggono, memiliki fokus utama untuk memperbaiki pelaksanaan program agar lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kami diangkat untuk menjalankan perintah Presiden, yaitu memperbaiki tata kelola dan pelaksanaan program MBG. Itu yang kami jaga dan kami lakukan,” ujar Agustina usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) tertutup bersama Komisi IX DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).
Agustina menjelaskan bahwa urgensi program MBG berakar pada kondisi faktual di lapangan, di mana akses terhadap asupan makanan bergizi masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat Indonesia. Menurutnya, intervensi gizi ini krusial untuk kelompok-kelompok yang berada pada fase pertumbuhan vital.
Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa kelompok sasaran yang membutuhkan dukungan gizi mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak-anak di jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD). Kelompok-kelompok ini dinilai sebagai prioritas utama untuk mencegah masalah kesehatan jangka panjang.
Di sisi lain, BGN saat ini tengah melakukan evaluasi dan penajaman sasaran penerima manfaat agar penggunaan anggaran negara lebih efisien. Agustina mengakui adanya proses refocusing untuk memastikan intervensi gizi diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan dukungan dalam masa pertumbuhan kritis.
Beberapa kelompok sasaran mungkin tidak lagi diprioritaskan jika secara teknis telah melewati usia kritis perkembangan, terutama untuk aspek-aspek seperti peningkatan kapasitas kognitif atau IQ. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap keterbatasan fiskal negara yang mengharuskan pemerintah untuk menentukan skala prioritas secara cermat.
“Secara teknis, mungkin ada kelompok yang sudah lewat usia intervensi gizinya untuk konteks peningkatan IQ dan sebagainya. Mengingat keuangan atau fiskal kita terbatas, maka pemerintah tentu harus memilih mana yang menjadi prioritas utama,” tambahnya.
BGN berupaya memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar berdampak pada perbaikan kualitas gizi masyarakat. Meski menghadapi tekanan publik berupa desakan penghentian program, BGN memilih untuk fokus pada perbaikan internal dan optimalisasi operasional di lapangan.
Hingga saat ini, BGN terus mematangkan prosedur pelaksanaan program agar lebih transparan dan akuntabel. Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh komponen program, termasuk tata kelola dapur MBG dan skema insentif bagi Satuan Pelayanan Gizi (SPPG), menjadi agenda prioritas lembaga tersebut dalam waktu dekat.
Upaya ini dilakukan agar mandat Presiden dalam menekan angka gizi buruk dan stunting melalui MBG dapat tercapai dengan hasil yang maksimal. BGN berharap melalui perbaikan tata kelola yang sedang berjalan, program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi kesehatan generasi mendatang.
