Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa seluruh sistem kamera pengawas atau CCTV di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, tetap beroperasi secara normal dan berfungsi optimal selama aksi demonstrasi mahasiswa berlangsung. Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya kabar di media sosial yang menyebutkan bahwa akses visual CCTV di lokasi tersebut tidak dapat dijangkau oleh publik.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Marulina Dewi, memastikan bahwa infrastruktur pemantau milik pemerintah daerah tersebut dalam kondisi prima. Sistem yang dikelola pemprov tetap menjalankan fungsinya untuk mendukung aspek keamanan, ketertiban, serta keselamatan publik di wilayah ibu kota.
Marulina menjelaskan bahwa pemantauan melalui CCTV tersebut juga dilakukan secara terintegrasi dan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Hal ini merupakan bagian dari prosedur standar dalam menjaga stabilitas wilayah saat terjadi kerumunan massa atau aksi demonstrasi, termasuk yang melibatkan elemen mahasiswa dari BEM UI dan berbagai kampus lainnya di Jakarta Pusat.
Terkait keluhan masyarakat mengenai tidak dapat diaksesnya tayangan CCTV di platform tertentu, Marulina memberikan klarifikasi bahwa gangguan tersebut bukan bersumber dari sistem internal Pemprov DKI Jakarta. Kendala akses yang dilaporkan pengguna media sosial hanya terjadi pada platform digital milik pihak ketiga.
Pihaknya menegaskan bahwa platform atau situs pihak ketiga yang sempat viral tersebut bukanlah kanal resmi milik pemerintah daerah. Pengelolaan arus data dan kelancaran streaming pada situs-situs luar tersebut sepenuhnya berada di luar kendali dan wewenang operasional Diskominfotik DKI Jakarta.
“Terkait kendala akses pada beberapa tayangan CCTV yang beredar di platform atau situs tertentu, kami menegaskan bahwa platform-platform tersebut bukan merupakan kanal resmi maupun bagian dari sistem CCTV yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta,” ujar Marulina dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (13/6).
Ia menambahkan bahwa ketersediaan data serta kualitas tayangan pada situs pihak ketiga tidak bisa dijadikan tolok ukur operasional sistem pemantauan milik pemerintah. Pihak pemprov memastikan bahwa kendala teknis pada platform luar tersebut tidak mencerminkan kondisi fungsionalitas CCTV asli yang berada di lapangan.
Menurut Marulina, seluruh perangkat keras dan jaringan yang dikelola langsung oleh dinas terkait tetap merekam situasi di lapangan dengan optimal. Pihaknya tetap berkomitmen untuk menjaga transparansi operasional agar pemantauan wilayah tetap berjalan tanpa hambatan berarti.
Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan tidak berfungsinya infrastruktur pemerintah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa sistem keamanan berbasis teknologi informasi yang mereka miliki tetap bekerja sesuai peruntukannya.
Koordinasi dengan pihak kepolisian juga terus diperkuat melalui akses data yang tepat waktu. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap situasi di lapangan, khususnya di titik-titik krusial seperti Bundaran HI, dapat terpantau dengan baik guna menghindari potensi gangguan keamanan saat penyampaian aspirasi berlangsung.
