Jakarta – Perwakilan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) menggelar audiensi langsung dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Senin (15/6). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa yang sebelumnya dilakukan mahasiswa di kawasan Medan Merdeka Selatan.
Dialog antara pihak mahasiswa dan Wakil Presiden berlangsung selama kurang lebih 86 menit. Pertemuan dimulai pada pukul 17.15 WIB dan berakhir tepat pada pukul 18.41 WIB.
Dalam audiensi tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi, kritik, serta sejumlah persoalan krusial yang dinilai memerlukan perhatian mendesak dari pemerintah pusat. Isu yang diangkat mencakup dinamika persoalan di tingkat daerah hingga kebijakan strategis dalam skala nasional.
Ketua Umum BEM Fakultas Hukum UBK, Muhammad Abdi, yang bertindak sebagai koordinator aksi, menyatakan bahwa pertemuan tersebut membuahkan hasil yang positif. Menurutnya, seluruh keluh kesah mahasiswa telah tersampaikan secara langsung kepada orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Abdi mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan sikap terbuka dalam menerima masukan dari para mahasiswa. Bahkan, Wapres disebut mencatat secara mendetail poin-poin tuntutan yang disampaikan selama dialog berlangsung.
“Respon dari Bapak Wapres sangat baik. Beliau mencatat hasil dari tuntutan-tuntutan kami dengan buku kecilnya,” ujar Abdi di Kompleks Istana Wapres RI, Senin malam.
Ia menambahkan, poin-poin yang dicatat tersebut berkaitan erat dengan sejumlah persoalan yang dianggap janggal dalam tata kelola pemerintahan saat ini. Mahasiswa berharap catatan tersebut menjadi bahan evaluasi nyata bagi pemerintah dalam memperbaiki kebijakan ke depannya.
Bagi pihak mahasiswa, audiensi ini menjadi ruang strategis untuk mengomunikasikan keresahan publik secara langsung kepada pemangku kebijakan. Meski telah diterima oleh Wakil Presiden, Abdi memastikan bahwa gerakan mahasiswa tidak akan berhenti sampai di sini.
Pihaknya menyatakan akan terus mengawal seluruh tuntutan yang telah diserahkan agar mendapatkan tindak lanjut konkret. Mahasiswa memberikan tenggat waktu kepada pemerintah selama 5×24 jam untuk merealisasikan aspirasi tersebut.
Abdi menegaskan bahwa jika dalam kurun waktu tersebut tidak ada langkah konkret atau realisasi atas tuntutan yang disampaikan, mahasiswa siap kembali turun ke jalan. Pihaknya berkomitmen untuk melakukan pergerakan lanjutan melalui aksi-aksi berikutnya sebagai bentuk desakan.
“Tentu tidak berhenti. Ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terealisasi, maka kami akan membentuk pergerakan lanjutan dan melakukan aksi jilid-jilid berikutnya,” tegas Abdi.
Langkah mahasiswa UBK ini menjadi simbol pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah. Dengan tetap memegang teguh komitmen pengawalan, mereka berupaya memastikan bahwa setiap poin yang telah dibahas di meja pertemuan benar-benar diwujudkan oleh pihak eksekutif dalam waktu dekat.
