Jakarta, Gonesia.com – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh jajaran perwira tinggi TNI agar meninggalkan zona nyaman dan lebih aktif terjun langsung ke lapangan guna memantau kondisi kebersihan serta keasrian lingkungan di wilayah tugas masing-masing.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh kepala negara dalam sebuah pidato yang menyoroti pentingnya etos kerja praktis di kalangan pejabat militer, sebagaimana dikutip dari laporan JPNN.com pada Jumat, 31 Juli 2026.
Ia menekankan agar para pimpinan militer tidak hanya duduk di balik meja atau sekadar menikmati fasilitas kantor yang nyaman.
“Panglima-panglima, jenderal-jenderal jangan jadi jenderal salon, maunya bersih,” kata Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa integritas seorang perwira tinggi diuji saat mereka berani menghadapi medan yang menantang dan kondisi geografis yang sulit di lapangan.
Menurutnya, dedikasi seorang pemimpin sektor keamanan tidak boleh terhalang oleh kekhawatiran terhadap penampilan fisik yang terkena debu atau lumpur.
“Sekali-sekali jenderal sepatunya harus kotor. Kalau perlu, celananya harus kotor sampai ke dengkul,” ujar dia.
Kendati demikian, dia juga menyelipkan nada candaan saat membahas mengenai standar etika berpakaian ketika para pejabat tersebut harus menjalankan tugas protokoler resmi.
Ia mengingatkan bahwa meskipun lapangan menjadi prioritas pengawasan, para pejabat tetap berkewajiban menjaga kerapian saat berhadapan langsung dengan kepala negara.
“Jangan kalau menghadap Presiden dikotorin sepatunya,” lanjutnya.
Secara lebih luas, arahan ini tidak hanya ditujukan bagi jajaran TNI, tetapi juga mencakup institusi Polri serta para kepala daerah di seluruh Indonesia.
Ia mewajibkan setiap pejabat terkait untuk meluangkan waktu minimal satu jam setiap harinya guna melakukan inspeksi mendadak ke berbagai titik lingkungan di wilayah mereka.
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan bahwa tata kelola lingkungan, terutama kebersihan saluran air dan sungai, tetap terjaga dengan baik.
Instruksi tersebut menyasar jajaran dari level gubernur, bupati, wali kota, hingga level operasional seperti kapolda, komandan resor militer (danrem), komandan distrik militer (dandim), kapolres, hingga kapolsek.
Pemerintah pusat memandang bahwa keterlibatan langsung para pemangku kebijakan di lapangan adalah kunci untuk mendeteksi dini potensi masalah lingkungan yang dapat berdampak buruk bagi masyarakat.
Diharapkan dengan kehadiran langsung para pejabat di lapangan, pengawasan terhadap kebersihan lingkungan dapat berjalan lebih efektif dan responsif.
Kegiatan rutin pengecekan sungai dan saluran air ini kini diarahkan menjadi bagian integral dari tanggung jawab operasional para kepala daerah dan aparat keamanan.
Presiden meyakini bahwa pendekatan persuasif dan turun langsung ke akar rumput akan meningkatkan kedisiplinan aparat dalam menjaga infrastruktur lingkungan.
Kebijakan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi kelalaian dalam pengelolaan kebersihan wilayah di masa jabatannya.
