JAKARTA, Gonesia.com – Presiden Prabowo Subianto secara resmi membawa tiga agenda strategis utama dalam partisipasinya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 yang berlangsung Senin (14/9).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa fokus utama delegasi Indonesia mencakup isu kemandirian nasional, penguatan persatuan negara-negara Global South, serta akselerasi kerja sama ekonomi dalam blok BRICS.
Pemerintah Indonesia memandang bahwa posisi tawar sebuah negara di kancah internasional sangat bergantung pada stabilitas fondasi domestiknya.
“Kekuatan sebuah negara bermula dari kemampuannya memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, pangan, energi, dan pendidikan,” ujar Teddy dalam keterangannya kepada JPNN.com.
Strategi ini dirancang untuk memastikan Indonesia tetap memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan arah kebijakan luar negeri dan pembangunan jangka panjang.
Ia menambahkan bahwa dengan mengamankan sektor-sektor krusial tersebut, Indonesia tidak akan mudah dipengaruhi oleh tekanan eksternal atau kepentingan kekuatan global tertentu.
“Teddy menjelaskan, dengan fondasi yang kuat, Indonesia tidak akan bergantung atau mudah didikte oleh kekuatan tertentu,” lanjutnya.
Pesan mengenai kemandirian nasional ini menjadi narasi utama yang diusung Presiden Prabowo sebagai prasyarat utama dalam berinteraksi dengan aliansi ekonomi dunia.
Ketahanan pangan dan energi bukan lagi sekadar isu domestik, melainkan telah menjadi instrumen diplomasi yang vital bagi Indonesia di forum multilateral.
Pemerintah meyakini bahwa penguasaan atas sumber daya dasar akan memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang setara dalam kelompok BRICS.
Selain itu, pesan mengenai persatuan Global South menjadi penekanan khusus bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang di tengah dinamika geopolitik global.
Keterlibatan aktif Indonesia dalam KTT BRICS 2026 ini menunjukkan langkah konkret pemerintah untuk memperluas jangkauan kerja sama di luar blok ekonomi tradisional.
Menurutnya, penguatan kerja sama BRICS dipandang sebagai peluang untuk menciptakan arsitektur ekonomi baru yang lebih inklusif bagi seluruh anggota.
Langkah ini juga selaras dengan visi pemerintah untuk mengoptimalkan potensi nasional di pasar internasional melalui kemitraan yang saling menguntungkan.
Ia menegaskan bahwa ketahanan pendidikan juga menjadi pilar penting dalam mencetak sumber daya manusia yang mampu bersaing di era kompetisi global.
Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan forum internasional ini sebagai ajang untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin di kawasan.
Dengan mengedepankan kedaulatan, Indonesia berupaya meminimalisir ketergantungan pada rantai pasok global yang rentan terhadap guncangan politik.
Presiden Prabowo dijadwalkan akan melakukan serangkaian pertemuan bilateral di sela-sela KTT untuk mempererat hubungan diplomatik dengan negara-negara anggota lainnya.
Upaya ini mencerminkan sikap aktif Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan dan ekonomi di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
