Bekasi – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mendorong penerapan kebijakan Work From Home bagi Aparatur Sipil Negara sebagai langkah efisiensi sekaligus transformasi tata kelola pemerintahan.
Menurut Bima, kebijakan WFH tidak hanya berkaitan dengan penghematan energi, tetapi juga menjadi bagian dari perubahan budaya kerja birokrasi agar lebih efektif dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat.
"Prinsip efisiensi ini bukan hanya sekadar soal kita supaya tidak tergantung kepada pasokan BBM internasional, tetapi juga ada transformasi budaya kerja baru, ada kultur kerja yang baru, semuanya terbiasa gitu dan arahnya ke sana," ujarnya saat meninjau pelaksanaan WFH di Kantor Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (10/4/2026).
Ia mengapresiasi kesiapan sistem di Pemerintah Kota Bekasi yang mencatat partisipasi WFH mencapai sekitar 40 persen dari total ASN. Bima juga meminta pemerintah daerah segera menghitung besaran efisiensi anggaran, terutama dari penghematan BBM, air, dan listrik.
Bima menegaskan, langkah efisiensi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga energi agar tidak membebani masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.
Ia memastikan kondisi APBN dan ketersediaan BBM nasional tetap aman, dengan tingkat ketergantungan impor yang terdampak dinamika Selat Hormuz relatif rendah.
"Bagi presiden, bagi pemerintah saat ini, keberpihakan kepada warga terutama kelas menengah ke bawah itu sangat penting untuk dijaga," tegasnya.
