JAKARTA, Gonesia.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menetapkan peta jalan strategis untuk menuntaskan krisis kekurangan tenaga pengajar di Indonesia melalui rekrutmen CPNS formasi guru yang akan berlangsung secara bertahap hingga tahun 2029.
Langkah ini diambil pemerintah untuk menutupi celah kekurangan sebanyak 464.856 posisi guru yang saat ini tersebar luas di berbagai jenjang pendidikan di seluruh tanah air.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Keuangan guna menyinkronkan data kebutuhan guru di lapangan.
“Terkait jumlah guru, itu sudah kami bahas dengan Kementerian PANRB juga Kementerian Keuangan. Jadi Insya Allah datanya itu sudah kami padankan dan sudah rapat berulang kali,” ujar Mu’ti saat memberikan keterangan di Jakarta Pusat pada Selasa (22/9) yang dilansir melalui JPNN.com.
Ia menjelaskan bahwa pemetaan kebutuhan guru tersebut telah disusun secara mendetail berdasarkan spesialisasi mata pelajaran serta distribusi di setiap sekolah.
Pemerintah menyadari bahwa angka 464 ribu tersebut bersifat sangat dinamis karena adanya faktor pensiun guru yang terjadi setiap tahunnya.
Oleh karena itu, kebijakan pemenuhan kuota pengajar akan dilakukan dengan pendekatan bertahap guna menjaga stabilitas sistem pendidikan nasional.
“Di sinilah kemudian data itu kami buat secara dinamis yang mudah-mudahan nanti secara bertahap dapat kami lakukan pemenuhan jumlah guru,” katanya.
Rencana besar tersebut dimulai pada tahun 2027 dengan target pengangkatan sebanyak 30 persen dari total kebutuhan nasional.
Program rekrutmen akan berlanjut pada tahun 2028 dengan porsi sebesar 30 persen dari target kekurangan yang ada.
Sisa 40 persen dari total kebutuhan guru akan diselesaikan pada tahun 2029 untuk menuntaskan kekurangan guru di seluruh wilayah Indonesia.
“Jadi nanti roadmap-nya itu, 2027 kami akan mengangkat 30 persen dari kebutuhan 464 ribu itu, kemudian 30 persen lagi di tahun 2028 dan 2029 kami mengangkat 40 persen,” lanjutnya.
Pihaknya memastikan bahwa proses seleksi CPNS ini bersifat terbuka bagi berbagai kalangan, termasuk guru honorer, guru berstatus PPPK, serta lulusan baru atau fresh graduate.
Ia menegaskan bahwa seluruh pelamar wajib melalui mekanisme seleksi yang ketat untuk memastikan kualitas tenaga pendidik yang direkrut sesuai dengan standar nasional.
“Jadi kami terbuka, tetapi semuanya berbasis seleksi, sehingga yang disampaikan pimpinan InsyaAllah akan dapat bisa dipenuhi melalui seleksi terbuka tersebut,” tambahnya.
Kebijakan ini sekaligus memberikan kepastian bagi ribuan tenaga pendidik yang selama ini menanti peluang untuk menjadi Aparatur Sipil Negara.
Pemerintah juga telah menyiapkan skema anggaran melalui APBN 2027 untuk mendukung transformasi status guru, termasuk peningkatan kesejahteraan bagi PPPK paruh waktu.
Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki kualitas layanan pendidikan melalui pemenuhan sumber daya manusia yang memadai.
Penggunaan data yang terpadu diharapkan mampu meminimalisir ketimpangan distribusi guru antarwilayah di Indonesia.
Pemerintah pusat juga akan terus melakukan pemantauan terhadap efektivitas penerapan peta jalan ini setiap tahunnya.
