Banda Aceh – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendesak Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di provinsi itu segera menyalurkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp1,652 triliun. Langkah cepat dinilai penting agar dana yang sudah dialokasikan tidak berhenti di atas kertas, melainkan segera berubah menjadi program pemulihan yang benar-benar dirasakan warga terdampak bencana.
Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Safrizal ZA, mengatakan pihaknya akan mengawasi langsung tingkat penyerapan anggaran di setiap daerah. Hasil pemantauan itu, kata dia, akan diumumkan ke publik mulai Senin mendatang sebagai bagian dari dorongan percepatan sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas.
“TKD kita sudah minta kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk sesegera mungkin direalisasikan. Kami akan monitor angka serapannya dan nanti kami umumkan hari Senin agar terus ter-update,” ujar Safrizal seusai konferensi pers perkembangan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Banda Aceh, Jumat (24/7/2026).
Ia menjelaskan, pengawasan terhadap penggunaan dana itu juga telah dibahas berulang kali dalam rapat khusus yang dipimpin Ketua Satgas PRR yang juga Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. Menurut Safrizal, pengendalian tidak hanya menyasar kelengkapan administrasi, tetapi juga pelaksanaan kegiatan di lapangan serta dampaknya bagi proses pemulihan.
Dari total tambahan TKD tersebut, Rp824,82 miliar dialokasikan untuk Pemerintah Provinsi Aceh. Sisanya, Rp827,26 miliar, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Sejumlah daerah di Aceh juga menerima bantuan keuangan lewat skema hibah antar-daerah guna mendukung pemulihan.
Jika dilihat dari sektor penggunaannya, infrastruktur menjadi porsi terbesar dengan nilai sekitar Rp972,92 miliar. Setelah itu, anggaran lain-lain mencapai sekitar Rp361,62 miliar, disusul pendidikan Rp194,93 miliar, pertanian Rp60,43 miliar, dan kesehatan Rp39,31 miliar.
Dominasi sektor infrastruktur menunjukkan besarnya kebutuhan daerah untuk memulihkan konektivitas serta layanan dasar masyarakat. Dana itu dapat dipakai untuk pembangunan maupun rehabilitasi jalan, jembatan, irigasi, kawasan permukiman, dan berbagai prasarana lain sesuai rencana serta kewenangan masing-masing pemerintah daerah.
Safrizal menuturkan seluruh kegiatan yang akan didanai melalui tambahan TKD sudah masuk dalam APBD daerah. Pemerintah Aceh juga telah menetapkan Pergub Aceh Nomor 10 Tahun 2026 sebagai dasar penyesuaian penggunaan anggaran, sehingga fokus berikutnya adalah mempercepat pelaksanaan di lapangan.
“Kegiatan apa yang akan dilaksanakan juga sudah semuanya tertulis, sudah masuk ke dalam APBD, dan tinggal dilaksanakan. Nanti hari Senin kami akan umumkan progres masing-masing berdasarkan rencana yang akan dilakukan oleh masing-masing kabupaten/kota dan provinsi,” kata Safrizal.
