Jakarta – Pemerintah memastikan penanganan infrastruktur di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, segera berjalan setelah persoalan Jembatan Enang-Enang menemui titik temu. Keputusan itu muncul usai Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mempertemukan pandangan warga dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh.
Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian turun langsung ke Kampung Arul Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Selasa (7/7/2026), untuk memediasi konflik di lapangan. Langkah itu ditempuh agar penanganan jembatan tidak hanya aman bagi warga, tetapi juga tetap menjaga akses ekonomi masyarakat setempat.
Persoalan bermula dari kondisi Jembatan Enang-Enang yang terdampak longsor. Jembatan tersebut dilaporkan miring, berdiri di atas tanah yang labil, dan memiliki bagian yang amblas hingga tiga meter. BPJN Aceh sebelumnya mengusulkan penutupan akses karena menilai risiko kecelakaan terlalu tinggi, sementara warga menolak karena jalur pengganti dianggap terlalu jauh dan membuat ongkos transportasi membengkak.
“Balai PU tidak berani menanggung risiko karena tanahnya sangat labil. Sementara warga berupaya memperkuat akses yang amblas agar kendaraan tetap bisa melintas,” kata Tito di Jakarta, Senin (13/7/2026).
Dari mediasi itu, pemerintah dan masyarakat akhirnya menyepakati skema penanganan bertahap. Dalam tahap awal, jembatan akan diperkuat agar masih bisa dilalui secara terbatas oleh pejalan kaki, sepeda motor, dan mobil, tetapi tidak untuk truk.
Untuk solusi jangka panjang, pemerintah menyiapkan pembangunan jembatan baru di dekat lokasi lama. Di saat bersamaan, jalur alternatif Simpang Wer Lah akan ditingkatkan, termasuk pelebaran jalan dari empat meter menjadi enam meter serta pembangunan jembatan permanen agar dapat menampung kendaraan besar.
Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan seluruh pekerjaan fisik mulai dikerjakan pada Juli 2026. Satgas PRR menegaskan akan mengawasi jalannya pembangunan agar selesai tepat waktu dan bisa segera memulihkan mobilitas serta pelayanan publik di Bener Meriah secara berkelanjutan.
