Jakarta – Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terus berupaya memulihkan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Kabupaten Pelalawan, Riau.
Menurut ST Burhanuddin, langkah strategis telah diambil, termasuk relokasi warga yang tinggal di kawasan tersebut.
"Telah dilakukan pendataan penduduk dan sarana prasarana yang ada di dalamnya, terdapat 7 pemukiman masyarakat yang termasuk dalam 7 desa, dengan jumlah penduduk 5.733 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 22.183 orang dan jumlah rumah sebanyak 573 bangunan," kata ST Burhanuddin saat konferensi pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).
ST Burhanuddin menambahkan, terdapat 12 sekolah, 52 rumah ibadah, dan 12 fasilitas kesehatan di lokasi tersebut. "Selanjutnya, jumlah kepala keluarga (KK) yang telah didaftarkan untuk mengikuti program relokasi sebanyak 1.465 KK," ucapnya.
Pihaknya juga menyiapkan lahan hasil penguasaan kembali seluas 8.077 hektar untuk merelokasi penduduk kawasan TNTN. "Kami telah melakukan relokasi penduduk tahap satu pada tanggal 20 Desember 2025 terhadap 227 KK dari lahan perkebunan sawit seluas 6.330,78 hektar," tandasnya.
Sebelumnya, ST Burhanuddin menuturkan, pihaknya berhasil menguasai kembali kawasan hutan seluas 4.081.560,58 hektare. Capaian ini berkat kerja keras Satgas PKH yang dibentuk Presiden Prabowo pada Januari 2025.
"Alhamdulillah pada hari ini dapat kami laporkan total kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali dengan total seluas 4.081.560,58 hektare Dari jumlah tersebut, Satgas PKH akan menyerahkan kembali lahan kawasan hutan tahap 5 dengan total 896.969,143 hektar," kata ST Burhanuddin saat acara penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo, Jakarta Selatan, Rabu (24/12/2025).
ST Burhanuddin menyampaikan, Satgas PKH akan menyerahkan kembali lahan yang dikuasai kepada beberapa pihak. Lahan perkebunan kelapa sawit diserahkan kepada Agro Industri Nasional (Agrinas) melalui Kementerian Keuangan dan Danantara.
"Satgas PKH ke Kementerian Keuangan. Selanjutnya ke Danantara, kemudian diserahkan pada Agrinas seluas 240.575,383 hektar dari 124 subjek hukum yang tersebar di enam provinsi," ujar ST Burhanuddin yang juga Wakil Ketua I Pengarah Satgas PKH.
Selain kepada Agrinas, lahan kawasan hutan konservasi juga akan diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk pemulihan hutan seluas 688.427 hektar yang tersebar di sembilan provinsi.
Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja Satgas PKH yang berani menindak dan mengembalikan kawasan hutan ke negara.
"Saya hormat sama kalian semua mari kita teruskan jangan gentar, jangan surut! kita berada di jalan yang benar! kita berada di jalan yang mulia, kita membela kebenaran keadilan, kita membela kepentingan jutaan rakyat Indonesia," ungkapnya.
Prabowo meyakini rakyat Indonesia mendukung kerja penegakan hukum dan tugas mulia Satgas PKH. "Terima kasih Jaksa Agung leadership anda mungkin anda tidak populer tapi tidak populer bagi segelintir maling-maling itu, anda didoakan oleh seluruh rakyat Indonesia terima kasih teruskan perjuangan!," pungkas Prabowo.
ST Burhanuddin menuturkan, Satgas PKH telah memeriksa 27 korporasi terkait bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Diduga, alih fungsi lahan menjadi pemicu bencana.
"Terkait bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKH telah melakukan identifikasi dengan temuan, yakni sejumlah besar entitas korporasi dan perorangan diindikasi dan berkontribusi terhadap bencana bandang," kata ST Burhanuddin.
Sebagai Wakil Ketua I Pengarah Satgas PKH, ia menegaskan penyelidikan melibatkan akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk analisis ilmiah.
"Hasil klarifikasi Satgas PKH dan hasil analisis Pusat Riset Interdisipliner ITB, diperoleh temuan terdapat korelasi kuat bencana banjir besar di Sumatera bukan sekadar fenomena (alam) biasa, melainkan terarah kepada alih fungsi lahan yang masif di hulu daerah aliran sungai," yakin ST Burhanuddin.
ST Burhanuddin menambahkan, alih fungsi kawasan hutan yang masif diperparah oleh kondisi cuaca ekstrem. Keduanya menjadi faktor pemicu banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi tersebut, dengan korban meninggal lebih dari 1.000 jiwa.
"Ini menyebabkan daya serap tanah berkurang, aliran air permukaan meningkat tajam secara ekstrem, dan banjir bandang terjadi akibat air meluber ke permukaan," tandasnya.
