Padang – Anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit rakyat di Sumatera Barat memicu desakan agar pemerintah segera turun tangan. Anggota DPR RI Fraksi PKS Rahmat Saleh menilai kondisi itu sudah menekan langsung penghasilan petani, bahkan harga di lapangan dilaporkan merosot hingga sekitar Rp600 per kilogram dari harga normal.
Rahmat menyebut situasi tersebut harus menjadi perhatian serius karena bertolak belakang dengan arah kebijakan nasional yang menempatkan kesejahteraan petani sebagai prioritas. Menurut dia, pemerintah tidak bisa membiarkan petani sawit menanggung beban sendirian ketika harga komoditas jatuh tajam.
“Turunnya harga sawit yang hampir Rp600 dari harga normal ini harus segera direspons pemerintah, terutama sektor-sektor terkait,” kata Rahmat di Padang, Minggu (31/5/2026).
Ia mendorong perusahaan milik negara, khususnya PTPN, ikut mengambil peran menjaga keseimbangan harga di tingkat petani. BUMN, kata Rahmat, semestinya menjadi penyangga pasar agar kerugian tidak terus berlanjut.
“PTPN yang selama ini menampung sawit harus melakukan intervensi terkait harga pasar minimal. Hal ini penting agar petani tidak menanggung kerugian,” ujarnya menegaskan.
Di sejumlah wilayah Sumatera Barat, harga TBS sawit rakyat kini berada pada kisaran Rp600 hingga Rp1.200 per kilogram. Rahmat menduga gejolak ini berkaitan dengan perubahan kebijakan ekspor sawit serta rencana penataan ekspor crude palm oil (CPO) melalui BUMN, yang menurutnya ikut memicu reaksi pasar.
Tak hanya soal harga, Rahmat juga menyoroti kelangkaan minyak goreng di beberapa daerah. Ia mempertanyakan mengapa kebutuhan pasar tetap tinggi, sementara harga bahan baku di tingkat petani justru jatuh.
Karena itu, pemerintah diminta memperketat pengawasan rantai distribusi sawit dan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang bermain di tengah kondisi tersebut. Rahmat berharap pemanggilan sejumlah BUMN terkait bisa segera menghasilkan langkah yang mampu menstabilkan harga beli sawit di tingkat masyarakat.
