Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah sedang memangkas jumlah badan usaha milik negara yang dinilainya terlalu gemuk dan membebani keuangan negara. Langkah itu disampaikan saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2026 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu, 29 Juni 2026.
Di hadapan akademisi, ilmuwan, dan pelaku industri, Prabowo menyebut pembenahan BUMN kini menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah. Ia mengatakan proses penertiban dilakukan karena persoalan di perusahaan pelat merah sudah berlangsung lama.
“Masalahnya kemarin ini BUMN-BUMN ini ya kita sudah tahulah, sudah lama jadi orang Indonesia saudara sudah mengerti. Ini sedang kita bersihkan, sedang kita tertibkan,” ujar Prabowo.
Ia memaparkan, dari lebih dari 1.000 BUMN yang ada, pemerintah sudah menutup lebih dari 200 perusahaan. Jumlah itu, kata dia, masih akan terus dikurangi hingga tersisa sekitar 250 entitas yang benar-benar produktif dan dianggap penting bagi pembangunan nasional.
“Dari 1000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah, ya. Gimana Pak Erick? Pak Erick Thohir, ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250,” kata Prabowo.
Menurut dia, banyaknya perusahaan yang tidak menghasilkan keuntungan tetapi tetap mempertahankan struktur organisasi besar hanya akan menggerus anggaran negara. Prabowo menyinggung beban biaya dari posisi direksi dan komisaris yang selama ini ikut membengkak.
“Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. 750 Dirut, 750 Direksi kali 4 atau kali 5, 750 Komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara,” ujarnya.
Prabowo menegaskan, restrukturisasi tersebut ditujukan agar BUMN tidak lagi menjadi beban fiskal. Sebaliknya, perusahaan negara diharapkan bisa menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.
“Kita mau sekarang rasional, efisien, dan ini kita buktikan, dan ini kita lakukan. Saya minta dalam tahun ini harus selesai. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat,” kata dia.
