JAKARTA, Gonesia.com – Posisi duduk Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang tidak sejajar dengan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (20/7) memicu spekulasi luas mengenai dinamika hubungan di pucuk pimpinan nasional.
Pengamat komunikasi politik dari Nusakom Pratama Institut, Ari Junaedi, menyatakan bahwa fenomena tersebut bukan sekadar urusan teknis tata ruang belaka.
Ia menilai perbedaan posisi duduk itu mengindikasikan dominasi peran Presiden yang sangat sentral dalam struktur pemerintahan saat ini.
“Bisa jadi memang peran Presiden begitu sentral dewasa ini, sehingga ada dan tidak ada posisi Wapres, semua persoalan negara tetap bisa berjalan,” kata Ari melalui layanan pesan kepada JPNN.com, Rabu (22/7).
Dalam sidang tersebut, Gibran terlihat duduk di barisan meja bersama para menteri koordinator dan menteri lainnya, alih-alih berada di samping Presiden.
Ari menduga terdapat ketidakharmonisan relasi antara Prabowo dan Gibran yang tercermin dari pengaturan tempat duduk tersebut.
Ia menambahkan bahwa situasi ini juga menjadi sinyal adanya kerenggangan hubungan antara Presiden Prabowo dengan Presiden ketujuh RI, Joko Widodo.
“Kondisi ini juga merefleksikan relasi ayahanda Gibran, yakni Jokowi dengan Prabowo yang mulai berjarak. Prabowo ingin membangun permisi terhadap persepsi publik bahwa dirinya bukan bayang-bayang Jokowi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti gestur Gibran selama rapat yang dinilai publik menunjukkan ketidaknyamanan.
Menurutnya, gestur itu seolah memperlihatkan bahwa Gibran merasa perannya tidak sepenuhnya dianggap atau dihargai di mata Presiden.
Ia menegaskan bahwa validitas dugaan ketidakharmonisan tersebut dapat diuji melalui observasi pada rapat-rapat kabinet mendatang.
Publik kini menantikan apakah posisi duduk antara RI satu dan RI dua akan kembali disandingkan atau tetap dipisahkan dalam pertemuan selanjutnya.
Di sisi lain, pihak Istana Kepresidenan telah memberikan klarifikasi terkait perubahan tata letak ruang sidang yang sempat menjadi sorotan tersebut.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pemisahan posisi kursi tersebut tidak merepresentasikan masalah relasi politik apa pun.
Ia menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden terkait pengaturan tempat duduk tersebut.
“Sebab, beliau ingin menjelaskan banyak sekali program, maka kalau saudara-saudara perhatikan, banyaknya program itu juga harus diikuti atau didukung dengan data-data. Karena itu, kemarin beliau menggunakan alat bantu berupa teleprompter. Itulah yang kemudian menjawab pertanyaan mengenai lay out,” ujar Prasetyo di Jakarta, Selasa.
Penjelasan tersebut diharapkan mampu meredam spekulasi mengenai keretakan hubungan di dalam kabinet.
Namun, pengamat tetap menekankan pentingnya menjaga harmoni komunikasi politik di tingkat tertinggi agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Ketidakjelasan posisi dalam forum resmi sering kali menjadi celah bagi munculnya berbagai interpretasi di ruang publik.
Pemerintah saat ini terus berupaya memastikan seluruh program kerja berjalan optimal di tengah sorotan tajam masyarakat terhadap dinamika politik internal.
