Jakarta – Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Handi Risza menilai arah kebijakan ekonomi yang disampaikan pemerintah menunjukkan komitmen untuk mengembalikan sistem perekonomian nasional ke ruh Pasal 33 UUD 1945. Menurut dia, sinyal itu memperlihatkan bahwa Presiden tak lagi memandang ekonomi semata-mata sebagai soal teknis, melainkan sebagai bagian dari politik kebangsaan yang harus diarahkan.
Handi menyampaikan pandangan itu di Jakarta, 22 Mei 2026, usai menyimak pemaparan pemerintah mengenai arah fiskal dan sasaran ekonomi ke depan. PKS, kata dia, menyambut baik target pertumbuhan ekonomi 5,8-6,5 persen pada 2027 yang kemudian ditingkatkan menuju 8 persen pada 2029.
Di saat yang sama, pemerintah juga menargetkan defisit APBN tetap terjaga pada kisaran 1,8-2,4 persen dari PDB. Adapun angka kemiskinan dipatok turun ke 6-6,5 persen, sementara tingkat pengangguran diarahkan menyusut menjadi 4,3-4,87 persen.
“Semua target tersebut mencerminkan keinginan kuat dari pemerintah untuk bekerja keras mencapai target tersebut,” ujar Handi.
Ekonom Universitas Paramadina itu juga menyatakan dukungan terhadap rencana ekonomi 2027 yang telah dibuka Presiden Prabowo. Namun, ia mengingatkan bahwa ambisi besar akan kehilangan makna jika tidak dibarengi pelaksanaan yang efektif.
“Jangan sampai rencana tersebut hanya sebatas konsep tetapi lemah dalam implementasi. Pidato Presiden yang memiliki kekuatan dari visi politik harus diselaraskan dengan kebijakan reformasi ekonomi yang konkret dan implementatif,” katanya.
Ia menilai salah satu tantangan awal adalah target pertumbuhan 5,8-6,5 persen yang terlihat sangat optimistis di tengah tekanan global dan pelemahan di dalam negeri. Pemerintah sendiri, menurut dia, telah memproyeksikan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800-17.500 per dolar AS.
Bagi Handi, proyeksi itu menandakan pemerintah sudah mengakui adanya tekanan eksternal yang serius terhadap stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, ia mendorong lahirnya kebijakan yang benar-benar menopang kestabilan kurs agar target pertumbuhan tetap realistis.
Sorotan berikutnya, kata Handi, adalah kebutuhan mencari sumber pertumbuhan baru. Selama ini, ekonomi Indonesia masih terlalu bertumpu pada konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor komoditas.
Ia menilai hilirisasi memang kembali menjadi jargon utama, tetapi tanpa strategi industrialisasi yang jelas, kebijakan itu berisiko hanya memperkuat karakter ekonomi ekstraktif. Dalam skenario tersebut, hilirisasi tidak otomatis melahirkan basis manufaktur berteknologi tinggi atau pekerjaan yang lebih berkualitas.
“Oleh sebab itu, pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan industri yang berbasis komponen sumber daya lokal,” tuturnya.
Masalah lain yang disorot adalah ketidakseimbangan antara perluasan program prioritas dan kemampuan fiskal negara. Pemerintah menargetkan belanja negara hingga 14,8 persen PDB, sementara penerimaan hanya berada di kisaran 11,82-12,4 persen PDB.
Menurut Handi, kondisi itu menunjukkan ruang fiskal masih sempit dan ketergantungan terhadap utang tetap tinggi. Tanpa reformasi perpajakan yang serius serta perbaikan tax ratio, disiplin fiskal akan sulit dijaga dalam jangka panjang.
“Kita mendukung keberlanjutan kebijakan reformasi perpajakan yang sudah dilakukan sebelumnya. Tanpa itu, ekonomi Indonesia akan mengalami ketimpangan untuk membiayai proses pembangunan,” ucapnya.
PKS, lanjut Handi, mendukung dorongan Presiden Prabowo memperkuat ekonomi kerakyatan. Meski demikian, ia menilai agenda itu belum cukup tajam untuk menjawab masalah ketimpangan yang masih melekat.
Pemerintah memang menargetkan rasio gini turun ke 0,362-0,367. Akan tetapi, menurut Handi, masih ada pekerjaan rumah besar agar hasil pertumbuhan benar-benar terbagi lebih merata.
“Kita masih ada pekerjaan rumah untuk melakukan distribusi hasil pertumbuhan agar kue ekonomi bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa ketika struktur ekonomi masih dikuasai kelompok besar dan bersifat oligopolistik, laju pertumbuhan yang tinggi belum tentu berbuah pemerataan. Karena itu, kebijakan turunan dinilai perlu lebih terasa manfaatnya bagi ekonomi masyarakat kelas menengah bawah.
Pada bagian lain, Handi menilai penekanan Presiden terhadap ekspansi fiskal belum sepenuhnya disertai jaminan kualitas belanja. Masalah lama seperti inefisiensi, kebocoran anggaran, dan rendahnya multiplier effect, kata dia, masih tercermin dalam tingginya angka ICOR dan belum dijawab secara sistemik.
“Oleh sebab itu, kita berharap Presiden segera memperkuat kembali reformasi tata kelola anggaran. Peningkatan belanja hanya akan memperlebar defisit tanpa dampak signifikan ke sektor riil,” ujarnya.
PKS juga mengapresiasi kehadiran langsung Presiden dalam penyampaian KEM-PPKF. Menurut partai itu, langkah tersebut menegaskan bahwa arah fiskal kini ditempatkan sebagai agenda politik nasional, bukan sekadar dokumen teknokratis.
Penekanan pada ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja formal, dan perlindungan rakyat disebut mencerminkan kesadaran bahwa legitimasi pemerintahan ke depan sangat ditentukan oleh kesejahteraan ekonomi masyarakat.
“Karena itu, tantangan berikutnya bukan lagi membangun optimisme, melainkan membangun kredibilitas implementasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa APBN benar-benar menjadi instrumen transformasi ekonomi: memperkuat industri domestik, memperluas kelas menengah, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan mengurangi ketimpangan,” kata Handi.
Ia menutup dengan peringatan bahwa tanpa langkah lanjutan yang nyata, target besar dalam KEM-PPKF hanya akan indah di atas kertas. Handi meminta publik menunggu kelanjutan arah kebijakan itu dalam pidato Presiden mengenai Nota Keuangan dan RAPBN 2027 pada 16 Agustus 2026.
