Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan kembali mengantongi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2025. Hasil itu sekaligus menandai keberhasilan Kemnaker mempertahankan predikat WTP selama empat tahun berturut-turut.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyebut capaian tersebut lahir dari kerja seluruh jajaran yang menjaga pengelolaan keuangan negara tetap tertib, transparan, efektif, dan akuntabel. Ia menegaskan, WTP bukan hanya penilaian administratif, melainkan cerminan komitmen kementeriannya dalam memegang tanggung jawab pengelolaan anggaran.
“Opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi menjadi perwujudan komitmen seluruh insan Kemnaker dalam mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab,” kata Afriansyah di Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Pernyataan itu disampaikan Afriansyah saat menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun 2025 yang digelar Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK.
Meski kembali meraih WTP, Afriansyah menekankan Kemnaker tidak akan berhenti berbenah. Ia mengatakan kementerian akan memperkuat tata kelola melalui pengawasan internal yang lebih ketat, mempercepat tindak lanjut rekomendasi BPK, serta memperbaiki administrasi barang milik negara di seluruh unit kerja.
Menurut dia, pencapaian ini seharusnya menjadi pemicu bagi pegawai Kemnaker untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan profesionalisme. Ia juga berharap layanan kepada masyarakat ikut membaik seiring pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan akuntabel.
“Saya berharap perolehan opini WTP dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.
Di sisi lain, Anggota III BPK Akhsanul Khaq mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga agar terus memperkuat transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Ia menilai akuntabilitas harus dijaga agar tata kelola pemerintahan tetap berjalan tertib.
“Kementerian dan lembaga harus menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara,” kata Akhsanul.
Ia juga menekankan pentingnya konsistensi dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Menurut dia, langkah tersebut menjadi bagian penting dari perbaikan tata kelola yang berkelanjutan.
“Tindak lanjut yang konsisten atas rekomendasi pemeriksaan adalah bagian krusial dari komitmen kita bersama dalam mewujudkan perbaikan tata kelola yang berkelanjutan,” tuturnya.
