Jakarta – Komisi XII DPR RI meminta pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga segera membenahi pola distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi setelah antrean panjang mulai muncul di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Kondisi itu dinilai janggal karena stok nasional BBM bersubsidi disebut masih aman.
Peringatan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina Patra Niaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, BPH Migas, dan Pertamina yang dinilainya berhasil menjaga pasokan serta stabilitas harga BBM bersubsidi di tengah gejolak harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.
Meski begitu, Bambang menilai antrean di SPBU justru muncul saat tekanan geopolitik mulai mereda. Ia menyebut kondisi itu sebagai anomali yang perlu segera ditangani.
“Ketika semua sudah baik, jangan kemudian justru ketika ketegangan internasional sudah membaik, justru sekarang malah kita menemukan mulai ada antrean-antrean panjang yang sebelumnya tidak ditemukan,” kata Bambang.
Dari paparan dalam rapat, ia menyebut ada sedikitnya dua penyebab antrean tersebut. Pertama, terjadi pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi, misalnya dari Pertamax ke Pertalite, atau dari Dexlite dan Pertamina Dex ke Solar subsidi. Kedua, selisih harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi dinilai membuka ruang penyalahgunaan di lapangan.
Bambang menegaskan, masalah distribusi BBM subsidi harus segera diselesaikan agar pelayanan publik tidak terganggu. “Saya tidak ingin persoalan kayak PLN itu terjadi loh, ingat. Ini BBM, penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat, jangan muncul masalah,” ujarnya.
Keluhan serupa juga datang dari Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan. Ia mengatakan antrean panjang di SPBU juga terjadi di daerah pemilihannya, Lampung I, terutama di Kota Bandar Lampung, dan sudah berlangsung sekitar satu hingga dua bulan terakhir meski Pertamina menyatakan pasokan nasional aman.
“Nah tetapi memang terjadi anomali yang di lapangan, khususnya di Dapil Lampung 1, itu Kota Bandar Lampung,” kata Putri.
Komisi XII kemudian meminta Pertamina Patra Niaga memperbaiki sistem distribusi BBM dengan mengoptimalkan layanan di SPBU. Langkah itu mencakup kemungkinan penambahan jam operasional dan kapasitas pelayanan di wilayah yang mengalami antrean.
DPR juga mendorong evaluasi batas volume pembelian harian BBM bersubsidi untuk kendaraan roda enam ke atas. Selain itu, sistem digitalisasi MyPertamina diminta disempurnakan agar bisa mendeteksi ketidaksesuaian antara profil kendaraan dan jenis BBM yang didaftarkan.
Dalam rapat tersebut, BPH Migas memaparkan realisasi penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) hingga 30 Juni 2026 telah mencapai 50,80 persen dari kuota APBN sebesar 19,16 juta kiloliter. Adapun realisasi penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite tercatat 47,68 persen dari kuota 29,27 juta kiloliter.
Di sisi pengawasan, BPH Migas juga memperkuat pengendalian distribusi BBM bersubsidi. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, lembaga itu telah menjalankan 1.296 kegiatan pembinaan kepada lembaga penyalur dan 1.840 kali koordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah untuk mencegah penyalahgunaan serta memastikan BBM subsidi tersalurkan tepat sasaran.
Komisi XII menegaskan akan terus mengawal evaluasi distribusi BBM bersubsidi agar masyarakat tetap mendapat akses energi yang mudah, merata, dan tanpa hambatan, terutama di tengah kebutuhan yang terus meningkat.
