JAKARTA, Gonesia.com – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo secara tegas menepis rumor yang mengaitkan kebijakan mutasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkup kementeriannya dengan insiden kebocoran dokumen perjalanan dinas ke Amerika Serikat.
Dody menyatakan bahwa isu yang beredar di media sosial mengenai adanya kaitan antara rotasi jabatan dengan dokumen tersebut adalah tidak berdasar.
Ia memberikan klarifikasi langsung terkait spekulasi publik tersebut saat ditemui di Istana Negara pada Rabu (15/7) malam.
“Enggak ada (hubungannya),” ucap Dody seperti dilansir JPNN.com.
Menurutnya, langkah mutasi merupakan prosedur administratif yang lazim dilakukan dalam tata kelola organisasi pemerintahan.
Ia menekankan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum memiliki skala organisasi yang sangat besar dengan jumlah pegawai mencapai puluhan ribu orang.
“Mutasi, mutasi kan biasa aja. Orang pegawai gue 38.600, masa enggak boleh mutasi,” jelasnya.
Penjelasan tersebut disampaikan untuk meredam kabar yang menyebutkan ratusan ASN dimutasi ke berbagai daerah sebagai bentuk sanksi atas bocornya surat perjalanan dinas.
Publik sebelumnya menyoroti dokumen yang beredar karena mencantumkan nama istri dan anak Menteri PU dalam rencana perjalanan dinas ke Amerika Serikat.
Selain menanggapi isu mutasi, Dody juga memberikan respons keras terkait tuduhan adanya nepotisme dalam pengangkatan Komisaris PT Pembangunan Perumahan (PP) Tbk, Aisyah Zakiyyah.
Ia membantah keras bahwa Aisyah Zakiyyah memiliki hubungan kekerabatan sebagai keponakannya.
Sebagai bentuk keseriusan dalam membantah tuduhan tersebut, ia membuka sayembara bagi siapa pun yang mampu membuktikan klaim tersebut.
“Gue kasih sayembara, kalau lu bisa buktikan, gue kasih lu umroh sekeluarga lu semua,” kata dia.
Pernyataan ini menegaskan posisi Menteri PU dalam menghadapi berbagai isu miring yang menerpa kementeriannya dalam beberapa waktu terakhir.
Hingga saat ini, pihak kementerian tetap berpegang pada keterangan bahwa rotasi pegawai murni dilakukan demi penyegaran organisasi.
Kebijakan rotasi di instansi pemerintah memang kerap memicu spekulasi jika dilakukan berdekatan dengan peristiwa viral atau kontroversial.
Namun, Dody memastikan bahwa penempatan personel di kementeriannya didasarkan pada kebutuhan objektif organisasi.
Ia pun meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang tersebar di media sosial tanpa verifikasi yang jelas.
Langkah tegas ini diambil untuk menjaga stabilitas internal kementerian di tengah sorotan publik terhadap transparansi perjalanan dinas pejabat negara.
Dody berharap klarifikasi ini dapat mengakhiri perdebatan mengenai mutasi ASN yang sempat menjadi topik hangat di ruang publik.
Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk terus menjalankan roda organisasi secara profesional terlepas dari isu-isu yang berkembang.
