Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan memperbarui pola pelatihan bagi calon pejabat fungsional ketenagakerjaan untuk meningkatkan mutu layanan publik. Skema baru ini memakai kurikulum berbasis kompetensi agar pelatihan lebih adaptif, efektif, dan sesuai kebutuhan dunia kerja.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi menyebut perubahan tersebut sebagai langkah strategis agar para pejabat fungsional memiliki kemampuan yang benar-benar relevan dengan tantangan pelayanan saat ini. Adapun jabatan yang disasar mencakup Pengawas Ketenagakerjaan, Instruktur, Mediator Hubungan Industrial, Pengantar Kerja, dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Menurut Cris, kelompok pejabat fungsional itu berada di garis depan pelayanan masyarakat. Ia menegaskan, kualitas pengawasan, mediasi hubungan industrial, penempatan tenaga kerja, pelatihan vokasi, hingga pembinaan K3 sangat bergantung pada kompetensi mereka.
Pernyataan itu disampaikan Cris saat membuka Sosialisasi Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Ketenagakerjaan secara virtual, Selasa (14/7/2026).
Dalam pola pelatihan terbaru, Kemnaker menggabungkan pembelajaran daring dan tatap muka. Melalui Massive Open Online Course (MOOC), peserta dibekali materi konseptual secara mandiri. Sementara itu, sesi klasikal diarahkan untuk praktik, studi kasus, simulasi, dan penguatan keterampilan.
Cris juga menjelaskan bahwa pembelajaran diperkuat lewat on the job training di unit kerja masing-masing. Dengan begitu, kompetensi yang diperoleh peserta dapat langsung dipakai saat menjalankan tugas.
Ia menegaskan, pemangkasan durasi pelatihan tidak berarti menurunkan standar. Sebaliknya, desain baru ini ditujukan agar proses pembelajaran lebih efisien tanpa mengurangi kualitas aparatur yang dihasilkan.
Pembaruan sistem pelatihan itu juga menjadi bagian dari pengembangan Kemnaker Corporate University sebagai ekosistem pembelajaran pegawai. Langkah ini sekaligus menjawab tingginya kebutuhan peningkatan kompetensi, yang terlihat dari sekitar 2.600 usulan calon peserta pelatihan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Pelatihan kini bukan lagi sekadar kegiatan di ruang kelas, melainkan pembelajaran berkelanjutan yang terintegrasi dengan lingkungan kerja,” kata Cris.
Ia menambahkan, keberhasilan program sangat ditentukan oleh komitmen peserta, dukungan pimpinan, serta peran mentor dalam mendampingi proses pembelajaran.
