Berikut rincian sebelas Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2025:
Ogan Komering Ulu – KPK menetapkan enam tersangka dalam OTT pada Maret 2025. Tersangka terdiri dari Kepala Dinas PUPR Nopriansyah, mantan anggota DPRD OKU Ferlan Juliansyah, M. Fahrudin, Umi Hartati, serta pihak swasta M. Fauzi alias Pablo dan Ahmad Sugeng Santoso. Mereka diduga terlibat suap.
Sumatera Utara – Pada 26 Juni 2025, KPK menetapkan lima tersangka terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumatera Utara. Tersangka meliputi Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut Rasuli Efendi Siregar, PPK Satuan Kerja PJN Wilayah I Sumatera Utara Heliyanto, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group M. Akhirun Efendi Piliang, dan Direktur PT Rona Na Mora M Rayhan Dulasmi Piliang.
Kolaka Timur – Bupati Kolaka Timur Abdul Azis ditetapkan sebagai tersangka pada 7 Agustus 2025. KPK juga menjerat Penanggung Jawab Proyek dari Kementerian Kesehatan Andi Lukman Hakim, PPK proyek RSUD Kolaka Timur Ageng Dermanto, perwakilan PT Pilar Cerdas Putra (PT PCP) Deddy Karnady, serta pihak swasta rekanan KSO PT PCP Arif Rahman. Mereka diduga terlibat suap terkait proyek peningkatan fasilitas RSUD Kolaka Timur senilai Rp 126,3 miliar dari DAK Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2025.
Jakarta – KPK menjerat jajaran PT Inhutani V pada 13 Agustus 2025. Tiga tersangka ditetapkan, yakni Direktur Utama PT Inhutani V Dicky Yana Rady, Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng Djunaidi, serta staf perizinan SB Grup bernama Aditya.
Kemenaker – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel terjerat OTT pada 20 Agustus 2025 terkait dugaan korupsi dalam proses sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Selain Noel, KPK menetapkan sepuluh orang lainnya sebagai tersangka.
Riau – Gubernur Riau Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka bersama Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam serta Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau M. Arief Setiawan pada 3 November 2025. Mereka diduga terlibat pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Ponorogo – Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko, Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, Direktur Utama RSUD Harjono Ponorogo Yunus Mahatma, serta pihak swasta Sucipto ditetapkan sebagai tersangka pada 7 November 2025. Mereka diduga terlibat suap pengurusan jabatan, suap proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo, serta penerimaan gratifikasi lainnya.
Lampung Tengah – Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya bersama tiga orang lainnya terjaring OTT pada 9 Desember 2025. Mereka diduga terlibat kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
Tangerang – Seorang jaksa berinisial RZ diamankan dalam OTT pada 17 Desember 2025. RZ kemudian dilimpahkan KPK kepada Kejaksaan Agung.
Hulu Sungai Utara – KPK menetapkan tiga tersangka terkait dugaan pemerasan dalam penanganan perkara hukum pada 18 Desember 2025. Mereka adalah Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Hulu Sungai Utara Asis Budiyanto, serta Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Hulu Sungai Utara Tri Taruna Fariadi.
Bekasi – Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Kepala Desa Sukadami H. M. Kunang, serta pihak swasta Sarjan ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Desember 2025. Mereka diduga terlibat kasus suap proyek di Kabupaten Bekasi.
