Sibolga – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendesak Pemerintah Kota Sibolga segera menggerakkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp90,52 miliar agar pemulihan pascabencana tidak tertunda. Dana itu telah tercantum dalam rincian APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2026 dan dibagi ke beberapa sektor, dengan porsi terbesar untuk infrastruktur.
Alokasi terbesar diberikan kepada infrastruktur sebesar Rp60,12 miliar. Sementara itu, pendidikan memperoleh Rp16,02 miliar, urusan lainnya Rp8,58 miliar, dan kesehatan Rp5,80 miliar. Penggunaan anggaran tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 32 Tahun 2026.
Menurut Satgas PRR, dominasi anggaran infrastruktur sejalan dengan kebutuhan mendesak di lapangan, mulai dari pemulihan sarana publik hingga perlindungan kawasan rawan bencana. Kota Sibolga sendiri sempat dilanda bencana hidrometeorologi yang berdampak pada empat kecamatan, menelan 57 korban jiwa, serta menyebabkan 15 orang luka berat. Selain itu, 397 rumah rusak berat dan 55 rumah mengalami kerusakan sedang.
Koordinator Wilayah Sumatera Utara Posko Nasional Satgas PRR, Brigjen TNI Fadjar Tjahjono, meminta seluruh organisasi perangkat daerah mengawal penggunaan dana tersebut dan memastikan dukungan terhadap program kementerian serta lembaga berjalan maksimal.
“Seluruh OPD yang terlibat agar memanfaatkan dana TKD yang sudah diberikan kepada pemerintah daerah serta memberikan dukungan maksimal terhadap pekerjaan kementerian dan lembaga. Setiap tahapan kegiatan harus dikawal, dan apabila terdapat kendala agar segera dilaporkan kepada Satgas PRR,” kata Fadjar saat memimpin Tim Monitoring dan Evaluasi Satgas PRR meninjau Kota Sibolga, Selasa (28/7/2026).
Selain TKD tambahan, sejumlah pekerjaan pemulihan di Sibolga juga ditopang anggaran belanja tambahan dari kementerian dan lembaga. Karena itu, Satgas PRR meminta pemerintah kota memperkuat koordinasi lintas instansi, mengingat sebagian pekerjaan direncanakan mulai berjalan pada Agustus 2026.
Kepala Tim Data Posko Nasional Satgas PRR, Kolonel Inf Tamimi Hendra Kesuma, menekankan pentingnya ketelitian data dan pengawasan anggaran agar pelaksanaan di lapangan tidak menemui hambatan administrasi.
“Anggaran belanja tambahan yang sudah dialokasikan untuk Kota Sibolga harus dimaksimalkan, diawasi pada setiap proses pengerjaan, dan dilaporkan kepada Satgas. Koordinasi dengan kementerian terkait juga perlu diperkuat agar tidak terjadi kesalahan input data anggaran,” ujar Tamimi.
Dalam pemantauan layanan kesehatan, tim menemukan sejumlah alat kesehatan di Puskesmas Pembantu Hutabarangan dalam kondisi rusak. Bangunan fasilitas itu juga dilaporkan mulai miring karena berada di belakang bukit. Satgas PRR akan berkoordinasi dengan penanggung jawab Kementerian Kesehatan untuk menindaklanjuti kebutuhan perbaikan tersebut.
Di sisi lain, upaya pengendalian bencana terus berlangsung. Normalisasi Sungai Aek Doras dan Sungai Sihopo-hopo telah dilakukan guna mengurangi risiko luapan saat hujan deras. Perbaikan tebing Tangga Seratus juga sudah mencapai 80 persen, sedangkan relokasi tempat pemrosesan akhir Aek Parombonan ke lokasi yang lebih aman telah berjalan 60 persen.
Pemulihan hunian pun menunjukkan perkembangan. Sebanyak 114 unit hunian tetap yang dibangun Buddha Tzu Chi telah rampung, sementara 86 unit lainnya masih dikerjakan. Satgas PRR mendorong agar pengerjaannya dipercepat supaya segera bisa ditempati, bersamaan dengan bantuan isi hunian dan percepatan penerbitan sertifikat rumah oleh Pemerintah Kota Sibolga.
Untuk bantuan jaminan hidup, tahap pertama dan kedua telah terealisasi penuh. Adapun tahap ketiga masih dalam proses pengusulan.
Satgas PRR juga menekankan agar Pemerintah Kota Sibolga terus mengawal rencana aksi kementerian dan lembaga, menertibkan pemanfaatan tambahan TKD, serta menyampaikan laporan perkembangan pekerjaan secara berkala.
