Jakarta, Gonesia.com – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban penyediaan layanan akumulasi kuota internet (rollover) kini mengalihkan fokus pasar ke tangan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai regulator penentu aturan teknis.
Analis pasar memprediksi bahwa dampak fundamental terhadap industri telekomunikasi sangat bergantung pada bagaimana pemerintah menyusun formula pelaksanaan putusan tersebut.
Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menyatakan kepada Katadata.co.id pada Selasa (28/7) bahwa pasar saat ini masih mencermati skema akhir yang akan diwajibkan bagi operator seluler.
Ia menjelaskan bahwa penerapan rollover secara masif tanpa penyesuaian tarif berisiko menekan pendapatan perusahaan dari sisa kuota yang sebelumnya hangus atau breakage revenue.
Selain potensi penurunan pendapatan, utilisasi jaringan diprediksi akan meningkat seiring dengan bertahannya beban data pada periode berikutnya.
Kendati demikian, ia menilai kinerja keuangan operator tidak akan terdampak secara instan karena perusahaan masih memiliki opsi strategis untuk beradaptasi.
“Operator masih memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian, seperti mengubah struktur paket, membatasi periode rollover, menetapkan syarat pembelian ulang, atau melakukan repricing agar keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlanjutan bisnis tetap terjaga,” ujarnya.
Pandangan senada datang dari Branch Manager Panin Sekuritas Pondok Indah, Elandry Pratama, yang menyebut putusan ini berpotensi menjadi sentimen negatif jangka pendek bagi sektor telekomunikasi.
Ia menyoroti risiko penurunan pertumbuhan average revenue per user (ARPU) jika pelanggan cenderung menunda pembelian paket baru karena sisa kuota mereka masih bisa digunakan.
Namun, ia menambahkan bahwa tekanan kinerja tersebut masih dapat dikelola selama pemerintah memberikan fleksibilitas bagi operator dalam menentukan batasan masa berlaku atau jenis paket data.
Menurutnya, operator dengan basis pelanggan prabayar yang besar akan menghadapi tantangan adaptasi yang jauh lebih berat dibandingkan mereka yang memiliki diversifikasi pendapatan pada segmen pascabayar atau enterprise.
Di sisi lain, anggota Komisi I DPR Nurul Arifin menegaskan agar implementasi putusan ini tidak justru memicu kenaikan tarif internet bagi masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa semangat utama putusan MK adalah memberikan keadilan bagi konsumen, bukan menciptakan beban finansial baru melalui penyesuaian harga yang tidak proporsional.
Sementara itu, pihak industri melalui Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Marwan O. Baasir, menyatakan bahwa operator saat ini sedang mempelajari isi putusan secara mendalam.
Ia menekankan bahwa beberapa produk dengan fitur rollover sebenarnya sudah tersedia di pasar sebagai pilihan bagi pelanggan.
Vice President Corporate Communications and Social Responsibility Telkomsel, Abdullah Fahmi, turut menyatakan komitmen perusahaan untuk mendukung perlindungan konsumen sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan.
Head of Research Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI), Muhammad Wafi, menilai perubahan ini lebih bersifat pada mekanisme pengemasan produk (packaging) ketimbang pergeseran model bisnis secara fundamental.
Ia menegaskan bahwa tesis investasi sektor telekomunikasi saat ini telah bergeser ke arah bisnis data center, solusi digital B2B, dan infrastruktur kecerdasan buatan.
Senada dengan itu, riset CGS International Sekuritas Indonesia menyebutkan bahwa MK tidak mewajibkan penerapan rollover secara universal, melainkan memberikan ruang bagi operator untuk memilih mekanisme perlindungan konsumen yang paling relevan.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, memastikan kementeriannya sedang mengkaji implikasi hukum dan regulasi agar hak konsumen terlindungi tanpa mengorbankan keberlanjutan investasi jaringan nasional.
