Jakarta – Anggota Komisi XII DPR Ateng Sutisna menegaskan Indonesia memiliki modal kuat untuk memimpin arsitektur karbon global. Modal tersebut meliputi ekologis, historis, dan institusional.
Menurut Ateng, hal ini harus ditunjukkan dalam KTT Pasar Karbon agar Indonesia tidak dipandang sebelah mata.
"Indonesia merupakan negara mega biodiversitas pada peringkat ketiga dunia setelah negara Brasil dan Kongo," ujar Ateng.
"Namun dibalik kekayaan itu, Indonesia juga menghadapi ironi karena dalam periode tertentu tercatat sebagai negara yang tingkat deforestasinya tinggi di dunia," sambungnya.
Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus alasan mengapa Indonesia mendapat perhatian lebih dari komunitas internasional.
"Indonesia ini paradoks. Kita punya kekayaan biodiversitas yang luar biasa, tetapi juga pernah dicatat sebagai negara dengan tingkat deforestasi tertinggi," ucap Ateng.
"Justru dari situ dunia melihat Indonesia sebagai kunci dalam agenda pemulihan lingkungan dan pengendalian perubahan iklim," sambungnya.
Sejak awal 2000-an, Indonesia menjadi penerima hibah internasional terbesar untuk program reforestasi dan pemulihan hutan. Kepercayaan ini diperkuat dengan keberadaan lembaga riset kehutanan global seperti CIFOR dan ICRAF di Bogor.
Ateng menegaskan, Indonesia bukan pemain baru dalam pasar karbon. Skema perdagangan seperti REDD, REDD+, hingga REDD++ telah diuji coba di Indonesia.
"Sebelum Paris Agreement, Indonesia sudah menjadi lokasi uji coba berbagai skema perdagangan karbon. Artinya, pengalaman kita sangat panjang dan seharusnya menjadi modal besar dalam pasar karbon dunia," kata Ateng.
Ateng menyinggung pasar karbon domestik Indonesia melalui IDX Carbon. Namun, pengakuan internasional terhadap platform dan mekanisme Indonesia belum optimal.
Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup perlu menjalin kerja sama dengan lembaga standar internasional seperti Verra dan Gold Standard.
"Ini menunjukkan bahwa kita sudah melangkah jauh, tetapi masih perlu memperkuat kepercayaan. Platform sudah ada, pasar sudah dibentuk, tinggal bagaimana kita memastikan mekanismenya diterima dunia," ucap Ateng.
Ateng menegaskan KTT Pasar Karbon harus dimanfaatkan untuk menunjukkan inisiatif konkret Indonesia.
"Indonesia harus tampil percaya diri. Kita punya pengalaman, punya modal ekologis, dan punya instrumen kebijakan. Jangan sampai kita hanya jadi pasar, tetapi tidak diakui sebagai pemain utama," kata dia.
Setelah KTT Pasar Karbon, Indonesia harus siap menyelenggarakan Konferensi Perubahan Iklim (COP) selanjutnya. Hal ini akan mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pemimpin dunia dalam pengendalian perubahan iklim hingga 2030.
"Dengan modal biodiversitas, pengalaman panjang, dan kesiapan kebijakan yang kita miliki, Indonesia seharusnya tampil sebagai rujukan global dalam upaya pengendalian perubahan iklim hingga 2030 mendatang," tutup Ateng.
