Jakarta – Kinerja makroekonomi yang muncul dinilai masih tertinggal jauh dari asumsi dasar APBN 2026. Pemerintah menargetkan nilai rupiah berada di Rp 16.599 per dolar AS, sementara konsensus pasar memperkirakan penutupan tahun di kisaran 7.200 dalam skenario moderat BRI dan Danareksa Sekuritas. Selisih yang kian lebar itu memunculkan pertanyaan mengenai daya tahan ekonomi Indonesia dalam jangka pendek.
Secara politik, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dianggap memiliki modal yang kuat. Dengan dukungan legislatif lebih dari 80 persen, pemerintahan ini dinilai relatif aman hingga 2029.
Survei Poltracking Indonesia per 4 Juni 2026 juga menunjukkan tingkat kepuasan publik sebesar 72,2 persen dan tingkat kepercayaan 74,2 persen. Angka tersebut sejalan dengan temuan sejumlah lembaga lain, termasuk Nusantara Riset Indonesia, Median, dan Indikator Politik Indonesia.
Meski begitu, modal politik di dalam negeri tidak otomatis mengubah pandangan pelaku pasar global. Tekanan geopolitik internasional dan kalkulasi investor dinilai bergerak dengan logika berbeda dari tingkat kepuasan masyarakat.
Respons pasar justru cenderung dingin. Rupiah dan IHSG berada di bawah tekanan, sementara investor global terlihat lebih mengacu pada penilaian lembaga pemeringkat internasional ketimbang pernyataan pemerintah.
Moody’s memang mempertahankan peringkat Indonesia di level Baa2, tetapi memangkas prospek dari stabil menjadi negatif. Keputusan itu diambil setelah lembaga tersebut menyoroti transparansi dan prediktabilitas kebijakan fiskal serta moneter.
Fitch Ratings juga menurunkan prospek Indonesia menjadi negatif dengan peringkat BBB. Alasannya, ketidakpastian kebijakan dinilai berpotensi melemahkan prospek fiskal jangka menengah, terutama berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis dan tata kelola investasi Danantara.
Sementara itu, Morgan Stanley memberikan pandangan underweight terhadap saham Indonesia. Kekhawatiran utama mereka tertuju pada rasio utang terhadap produk domestik bruto yang dikhawatirkan dapat menambah beban APBN di masa depan.
Sentimen yang rapuh itu mendorong keluarnya modal secara besar-besaran dari pasar domestik. Dampaknya mulai terasa di sektor riil, dari antrean panjang kendaraan logistik di sejumlah SPBU akibat upaya menahan subsidi BBM, hingga kenaikan harga bahan pokok dan terbatasnya pasokan minyak goreng subsidi di lapangan.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah memilih merespons secara defensif untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Namun, langkah mempertahankan arah kebijakan itu menuntut biaya yang tidak kecil, baik bagi pelaku usaha, konsumen domestik, maupun BUMN yang bergantung pada bahan baku impor.
Pemerintah tampaknya juga belum menjadikan reformasi struktural besar-besaran seperti pada masa transisi 1998 sebagai pilihan utama. Kabinet disebut lebih memilih bertahan pada arah kebijakan yang sudah ditetapkan.
Pada akhirnya, waktu akan menjadi penguji apakah fondasi ekonomi Indonesia cukup kuat menghadapi tekanan global. Jika tidak, evaluasi yang lebih mendasar mungkin diperlukan demi kepentingan publik yang lebih luas.
