Jakarta – Pemerintah membuka peluang mengurangi jumlah cabang olahraga pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 yang akan digelar di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan, daftar cabang yang akan dipertandingkan belum diputuskan secara final.
Opsi perampingan itu disiapkan agar pelaksanaan PON lebih sesuai dengan kemampuan daerah, baik dari sisi fasilitas maupun anggaran. Erick mengatakan pemerintah tengah meninjau seluruh aspek penyelenggaraan supaya agenda olahraga empat tahunan itu tetap berjalan lancar, tertib, dan efisien.
Pernyataan tersebut ia sampaikan setelah memimpin rapat koordinasi bersama para gubernur terkait persiapan PON 2028. Dalam rapat itu, pemerintah membahas penyesuaian menyeluruh agar pelaksanaan tidak hanya besar secara skala, tetapi juga realistis secara pembiayaan.
“Memang sudah ada edaran, tetapi itu bukan harga mati. Kita harus melihat kenyataan di lapangan, apakah sesuai dengan Desain Besar Olahraga Nasional, apakah fasilitasnya tersedia di daerah, dan apakah anggarannya cukup,” kata Erick.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang melarang pembangunan arena baru untuk PON 2028. Pemerintah ingin menghindari kondisi sejumlah venue yang setelah ajang selesai justru tidak terpakai optimal.
Menurut Erick, pengalaman sebelumnya menunjukkan banyak fasilitas olahraga berakhir mangkrak setelah dipakai untuk PON. Karena itu, pemerintah memilih memaksimalkan sarana yang sudah ada ketimbang menambah bangunan baru.
“Bapak Presiden tidak menginginkan pembangunan venue baru. Faktanya, setelah PON banyak venue yang tidak maksimal dipakai, bahkan mangkrak,” ujarnya.
Meski ada rencana perampingan, pemerintah tetap memprioritaskan 21 cabang olahraga unggulan yang menjadi bagian dari peta jalan olahraga nasional dan arah menuju Olimpiade. Erick menekankan, fokus utama ke depan bukan menambah banyak pertandingan, melainkan meningkatkan efisiensi sekaligus prestasi.
Sebagai langkah berikutnya, Kemenpora akan berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia untuk menyelaraskan nomor pertandingan. Pemerintah juga menyiapkan pengetatan aturan perpindahan atlet antarprovinsi agar praktik perebutan atlet menjelang PON bisa dicegah.
